Legislatif Kalbar Akui Perlu Kesamaan Persepsi Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Hal ini penting guna menghasilkan formulasi-formulasi kebijakan dan program tepat sasaran sesuai dinamika, khusunya usaha perikanan tangkap.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPRD Kalbar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kadri menegaskan penyusunan kebijakan daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan perlu kesamaan persepsi.
Hal ini penting guna menghasilkan formulasi-formulasi kebijakan dan program tepat sasaran sesuai dinamika, khusunya usaha perikanan tangkap.
Baca: Stok Stabil, Harga Cabe Rawit di Pasar Singkawang Alami Penurunan
Baca: Deteksi Hotspot di Menjalin, Bhabinkamtibmas dan Anggota Koramil Langsung Datangi Lokasi Karhutla
Baca: Harga Telur Ayam Merangkak Naik Capai Rp 25 Ribu Per Kg
“Tentunya formulasi yang pro dengan nelayan-nelayan di Kalbar,” ungkapnya, Selasa (17/7/2018).
Ia menimpali DPRD Kalbar bersama eksekutif sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD Kalbar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kalimantan Barat. Penggodokan raperda inisiatif ini sebagai bukti DPRD Kalbar peduli terhadap kesejahteraan para nelayan.
“DPRD Kalbar terus mendorong hingga disahkannya Perda itu,” imbuhnya.
Selain kesejahteraan nelayan, pihaknya juga menitikberatkan segi produktivitas nelayan, khususnya perikanan tangkap. Pemerintah daerah diminta mendorong program-program pro nelayan.
“Program yang komprehensif dan menyentuh akar permasalahan kesejahteraan nelayan Kalbar,” terangnya.
Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah harus dorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan melalui pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek).
“Satu diantaranya melalui penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi),” katanya.
Ia tidak memungkiri usaha perikanan tangkap terus alami perkembangan dari masa ke masa. Menurut dia, jika SDM nelayan dibekali kemampuan memadai maka bisa menunjang aktivitas melaut.
“Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan SDM aparatur pemerintahan memiliki kapasitas mumpuni di sektor perikanan tangkap,” tandasnya.
