Gubernur Terpilih Harus Bisa Tingkatkan Kualitas Layanan RSUD di Daerah

Adanya rencana meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit Soedaeso menurutnya di syukuri dan dorong terus untuk mewujudkan hal tersebut.

Gubernur Terpilih Harus Bisa Tingkatkan Kualitas Layanan RSUD di Daerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik, Dr Erdi Abidin. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Kebijakan Pemerintah, Dr Erdi Abidin memberikan apresiasi atas komitmen Gubernur Kalbar terpilih yang baru ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik tidak saja sesuai UU No. 25 tahun 2009, tetapi melampaui ketentuan standar nasional yang telah ditetapkan.

Adanya rencana meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit Soedaeso menurutnya di syukuri dan dorong terus untuk mewujudkan hal tersebut.

"Saya melihat ada beberapa yang harus diperbuat Gubernur Kalbar yang baru sebagai pemimpin kedepannya terkait pembenahan pada RS Soedarso sehingga dapat memberikan layanan yang baik pada masyarakat," ucapnya, Sabtu (14/7/2018).

Harus perkuat layanan rujukan berbasis online (IT) agar kesiapan aparat di RSU Soedarso sebelum pasien datang dapat diantisipasi lebih siaga.

Kemudian membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) terhadap penanganan yang terintegrasi dengan web RS agar sistem rekam medik berkelanjutan, tuntas dan tanpa korupsi.

Memperbaiki sistem layanan komplain pelanggan agar manajemen RS dapat secara terus-menerus mendesain perbaikan agar mampu memberikan layanan terbaik tidak saja kepada pasien tetapi juga layanan kepada keluarga pasien.

Rumah Sakit Soedarso sudah seharusnya menyediakan pusat layanan publik dalam kompleks rumah sakit seperti kantin dan fasilitas publik lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu ketenagan dan kenyamanan pasien. Bila perlu pusat pusat layanan publik ini terpisah dari gedung utama tetapi masih dalam satu kompleks rumah sakit.

Erdi juga menekankan, pada teknis penanganan atas jenis penyakit yang harus diperhatikan, apalagi RSUD Soedarso adalah RS Rujukan Nasional maka sudah seharusnya memperhatikan teknis-teknis dalam penangan segaja jenis penyakit.

Gubernur kedepannya perlu rasanya membuat Perda, agar mengikat semua bupati dan wali kota untuk memperbaiki kualitas RSUD mereka masing-masing agar RSUD Soedarso tidak menjadi tumpuan rujukan untuk segala penyakit yang bisa diselesaikan di daerah.

Selain itu, harus memikirkan pemanfaatkan kerjasama dengan rumah sakit milik instansi vertikal (seperti RS Untan dan Rumkit Kodam) dan RS Swasta Tipe A maupun Tipe B di Pontianak sebagai tempat rujukan alternatif dengan pembiayaan sesuai ketetapan pemerintah.

Ia juga melihat khusus Pemda Kubu Raya dibawah kepemimpinan Muda-Jiwo kedepannya harus segera membangun RSUD KKR, salah satunya dengan meningkatkan status Puskesmas Sungai Ambawang yang dekat Kantor Camat menjadi RSUD Kubu Raya.

"Agar gubernur yang baru kita ini bisa koordinasi dengan Pemda Kubu Raya untuk bikin RSUD sehingga tak hanya dirujuk ke Soedarso seperti selama ini," jelasnya.

Urusan pelayanan kesehatan adalah urusan wajib sehingga ketika Pemprov butuh anggaran bisa mengajukan program ke pusat melalui Kemenkes untuk didanai melalui APBN (DAK dan DAU).

Penulis: Syahroni
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved