Gawat! Perbatasan Kalbar-Malaysia Bergeser 2 Km, Ini Harapan Hasan Pada Gubernur Terpilih

Saat di wawancarai Hasan mengatakan jika hasil temuannya sekarang batas wilayah Kalbar telah bergeser sejauh 2Km akibat praktik Patron Klien.

Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Foto Bersama Senat dalam sidang terbuka senat universitas Tanjungpura dalam rangka pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian dan Fakultas Fisip, Senin (9/7/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saat menyampaikan orasi ilmiahnya pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Fisip Universitas Tanjung Pura Pontianak senin (09/07). Prof. Dr. H. Hasan Almutahar, M.si disela orasi ilmiahnya merekomendasikan hasil temuannya kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten jika tidak ingin batas wilayah Negara Jiran Malaysia bergeser 10Km masuk NKRI melalui Provinsi Kalbar pada 2025 mendatang.

Saat di wawancarai Hasan mengatakan jika hasil temuannya sekarang batas wilayah Kalbar telah bergeser sejauh 2Km akibat praktik Patron Klien.

Baca: Diduga Sering Keluar Malam Bersama Staf, Kapolres Pangkep Dimutasi jadi Pamen di Mapolda Sulsel

Baca: Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang Dari Artis Angel Lelga

Baca: Bikin Fangirl Lain Envy! Audi Marissa Bagikan Chattingannya dengan Member GOT7, Di Follback Juga Lho

"Kawasan tersebut terdiri dari 5 Kabupaten dan 16 kecamatan yang memiliki panjang 847 Km," tuturnya.

Ia pun mengimbau Pemerintah khususnya Gubernur yang terpilih agar mendengarkan rekomendasi darinya.

"Untuk gubernur terpilih 2018-2023 yaitu untuk mengantisipasi patron klien di kawasan perbatasan Kalbar yang dimana saat ini telah terjadi disana, dan telah dilihat dan terungkap bahwa batas wilayah telah beralih 2Km dari wilayah kita," ungkap Hasan

Melalui pidato orasi ilmiahnya yang berjudul 'Pola Patron Klien Masyarakat Perbatasan Darat dan Pesisir Dengan Penduduk Malaysia'.

Hasan juga ikut merekomendasikan Pemerintah melalui KODAM XII Tanjungpura untuk menerima pemuda dan pemudi penduduk kawasan perbatasan untuk menjadi prajurit TNI dengan Kebijakan WAMILDA dengan biaya, gaji, dan lain-lain Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang membiayai.

"Jadi Pemerintah harus cepat bergerak, dengan memperdayakan pemuda-pemudi di wilayah perbatasan Kalbar untuk turut andil, rekomendasi yang saya ungkapkan itu untuk menjaga dan melestarikan keamanan NKRI serta mengantisipasi adanya patron-klien yang berkelanjutan," tutup Hasan pada pidatonya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved