Berbagai Ormas Sampaikan Petisi Seruan Perdamaian, Ini Sambutan Positif Pemprov Kalbar
Termasuk penetapan kepala daerah di kota dan kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwako)
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat melalui Asisten III Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Barat Marlyna Almuthahar menyambut positif pertemuan sekaligus penyerahan surat petisi dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), forum, majelis, paguyuban dan tokoh-tokoh Kalbar dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, TNI dan POLRI di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (2/7/2018) siang.
“Mereka ini datang dengan maksud yang baik yakni untuk keamanan dan kedamaian di Kalbar,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
Marlyna menegaskan pada prinsipnya Pemprov Kalbar mendukung proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kalbar Tahun 2018 berjalan dengan aman dan sukses hingga nanti terpilih Gubernur-Wakil Gubernur yang baru.
Baca: Ormas Serukan Perdamaian di Kalimantan Barat
Termasuk penetapan kepala daerah di kota dan kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwako) dan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) di Kalbar.
“Kami Pemprov Kalbar sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sudah selayaknya harus menjaga keamanan dan kedamaian di Kalbar. Kami dukung jika arahnya baik dan untuk kedamaian,” terangnya.
Ia mengatakan perwakilan ormas-ormas, forum, majelis, paguyuban dan tokoh-tokoh Kalbar yang datang hanya meminta pemerintah, penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum/keamanan untuk berlaku netral.
“Kalau ada yang melakukan hal-hal tidak sesuai maka ditindak. Itu saja keinginan mereka,” imbuhnya.
Marlyna menimpali jika sudah berbicara soal hukum, maka sudah selayaknya oknum yang melakukan tindak kriminal dan segala macamnya tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum berlaku.
“Mereka (perwakilan ormas_red) menyerahkan dan kami terima petisinya. Nanti saya akan melaporkan hal ini kepada Pak Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji. Karena memang kebetulan beliau tidak bisa hadir pada saat ini. Kita doakan saja semoga Kalbar damai,” pungkasnya.
