Program Air Bersih MBR Kota Pontianak Sudah Terealisasi 400 Sambungan, Agustus Semua Selesai

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jumlah penduduk Kota Pontianak lebih dari 600 ribu jiwa saat ini, dan sudah 86 persen rumah tangga teraliri air bersih, ketersediaan air bersih memang menjadi sebuah hal yang sangat penting dan menopang kemajuan sebuah kota.

Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Lajito menerangkan dengan capaian 86 persen tersebut, maka tinggal 14 persen saja rumah tangga yang belum teraliri air bersih.

Baca: Pjs Wali Kota Pontianak, Mahmudah Imbau Warga Pontianak Salurkan Hak Suaranya dan Jangan Golput

Baca: Tidak Lagi Kesulitan Air Bersih, Warga Lubuk Tajau Gelar Syukuran

Baca: Bukan Hanya Mengembangkan Bisnis, Ini Sebenarnya Tujuan dan Harapan Ferry

Untuk mencapai target 2019 dengan 100 persen masyarakat Pontianak dapat mengakses air bersih, Pemkot Pontianak melalui PDAM Tirta Khatulistiwa menargetkan 9300 sambungan baru tahun ini.

"Tahun 2018 ini kita targetkan 9.300 sambungnya baru, dimana 3000 sambungan merupakan Masyarakt Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sisanya adalah reguler," ucap Lajito, Sabtu (23/6/2018).

Dari jumlah target 3000 sambungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , sampai saat ini sudah 400 sambungan telah terpasang.

Pihaknya menargetkan 3000 sambungan tersebar, akan tuntas Agustus mendatang. Sementara untuk lokasinya pemasangan MBR tersebar di seluruh kecamatan dan paling banyak Pontianak Utara.

"Untuk gerakan 100-0-100 PDAM seluruh Indonesia ditargetkan 100 persen, kita upayakan percepatan makanya satu diantaranya adalah program MBR," jelasnya.

Mempercepat sambungan 100 persen untuk warga Pontianak, tahun 2019 mendatang PDAM Kota Pontianak kembali mentargetkan 5000 sambungan MBR dan itu diusulkan pada pemerintah pusat.

"Jadi kita usulkan, dan semoga pusat menyetujui 5000 sambungan itu. Sistem MBR inikan, Pemda menalangkan terlebih dahulu, nanti setelah dipasang baru pemerintah pusat mengganti biaya yang telah dikeluarkan Pemda," ujarnya.

Mereka yang dapat ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp200 ribu rupiah untuk pemasangan, sedangkan kalau reguler Rp 1,250,000.