Sutarmidji Akan Bawa Semua Tata Kelola Pemerintahan Terbaik di Kota Pontianak Pada Pemprov Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Calon Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyampaikan cukup puas dengan berjalannya debat kandidat Paslon Gubernur Kalbar tahap tiga ini. Ia telah menyampaikan visi-misi untuk membangun Kalbar dengan strategi percepatan dan menerapkan konsep-konsep tata kelola pemerintahan yang selama ini telah ia terapkan di Kota Pontianak.

Ia menjelaskan perizinan tercepat ada di Kota Pontianak, tata kelola perekonomian daerah dengan 10 variable itu yang terbaik ada di Kota Pontianak, kemudian pelayanan publik ditetapkan oleh Ombudsman ada di Kota Pontianak, kemudian laboratorium inovasi ditetapkan oleh lembaga administrasi negara (LAN) ada di Kota Pontianak. Maka dengan melihat sederet prestasi itu yang sebenarnya skop pemerintahan kabupaten/kota dengan provinsi itu tidak jauh berbeda sehingga ia yakin dapat membawa Kalbar lebih baik dari sebelumnya.

Pemerintahan provinsi ditegaskan Midji, tak bisa mencampuri pemerintahan kabupaten/kota secara besar, hanya porsinya kecil saja.

(Baca: Kapolda Awasi Langsung Jalannya Debat Putaran Terakhir Paslon Gubernur dan Wakil Kubernur Kalbar )

Sehingga apa yang harus dibuat di provinsi dengan kabupaten-kota sama saja sebenarnya, apa yang sudah diterapkan selama ini di Kota Pontianak akan terapkan di provinsi.

"Kuncinya adalah komitmen dan integritas pemimpinnya," ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Kamis (21/6/2018).

Dia pastikan, kalau orang berbicara masalah Kespeg dan tunjangan kepegawaian di Pemkot Pontianak kesejahteraannya lebih baik dari daerah lainnya.

Bahkan ia mempersilakan untuk mengcek di Kota Pontianak dan bandingkan dengan daerah lainnya dan apa itu juga akan dibawa ke provinsi.

"APBD Kalbar itu harus 60 persen untuk belanja langsung, karena pegawai di Kalbar hanya 6000 an orang saja, tapi bagaimana mengelola APBD itu untuk kepentingan masyarakat maka kita telah berkomitmen mengelola keuangan dengan baik dan berpihak pada masyarakat," tegasnya.

Hal-hal yang tidak penting jangan dilakukan, misalnya keluar negeri harus dibatasi, kalau perlu tak usah. Kemudian keluar daerah itu dibatasi, kalau boleh hanya pergi satu orang mengapa harus lebih atau tiga sampai empat orang.

"Saya menerapkan itu di Pontianak, silakan berangkat dinas keluar daerah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhan enam orang silakan berangkat enam, tapi kalau hanya boleh satu maka silakan satu orang," ujarnya.

Kalau hanya sekedar urusan mengantar berkas, maka menurutnya cukup satu orang.

Efisiensi harus dilakukan di Pemprov Kalbar, ia sudah menghitung dan mempelajari postur APBD Provinsi jika di lakukan efisiensi bisa mencapai Rp400 miliar. Nah inilah yang harus digunakan untuk percepatan pembangunan dan digunakan untuk menggratiskan pendidikan.

(Baca: Warga Ngabang Keluhkan Gas Elpiji 3 Kilogram Langka )

"Ini semua akan menjadi belanja langsung, bisa jadi belanja langsung nanti lebih dari 60 persen," jelasnya.

Kemudian terkait investasi jika mau memberikan manfaat pada masyarakat, harus dilakukan investasi yang berkualitas. Investasi sektor primer tidak akan menyerap tenaga kerja besar dan tidak akan berpengaruh besar.