Legislator Nasdem Dukung Kebijakan Listrik Pintar, Tapi Ini Catatannya
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Syarief Amin Assegaf menyambut baik kebijakan PLN terkait migrasi masyarakat Kalbar
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Syarief Amin Assegaf menyambut baik kebijakan PLN terkait migrasi masyarakat Kalbar dari yang menggunakan listrik pasca bayar ke listrik prabayar atau listrik pintar.
Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa suksesnya program itu baru bisa terwujud jika sudah terjadi pemerataan listrik di seluruh wilayah Kalbar.
“Kalau listrik sudah merata baru diterapkan. Itu saran saya,” ungkapnya, Selasa (29/5/2018).
Baca: Baru Niat Mencuri, Pemuda Ini Kepergok Polisi Langsung Diamankan Bersama Motornya
Ia mencontohkan masih banyak sebagian masyarakat belum teraliri listrik. Di Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya misalnya, padahal kawasan yang tidak terlalu jauh dari Pontianak.
“Akan lebih baik jika listrik diratakan dulu di semua kawasan baru listrik pintar diterapkan," jelasnya.
Dalam menerapkan kebijakan itu, Legislator Nasdem ini mengatakan apakah masyarakat telah siap menerima listrik pintar dengan mekanisme penggunaan yang memerlukan keterampilan khusus.
"Masih banyak kawasan pedalaman di Kalbar dengan infrastruktur yang belum memadai dan terjangkau. Sangat sulit bagi masyarakat untuk bisa menggunakan listrik pintar," imbuhnya.
Di kawasan kawasan terpencil Kalbar misalnya, listrik yang teraliri di desa-desa masih dibatasi penggunaan waktu. Sehingga, tidak setiap saat masyarakat dapat menikmati listrik untuk penggunaan alat-alat elektronik.
"Maksimalkan dulu listrik di seluruh kawasan sehingga merata di seluruh Kalbar. Karena itu komitmen pemerintah pusat bahwa seluruh rakyat berhak atas listrik,” terangnya.
Ia mengakui listrik pintar punya kelebihan bila dibandingkan dari listrik pascabayar. Melalui listrik pintar, masyarakat bisa memantau konsumsi pemakaian listrik setiap saat.
“Namun, koordinasi antara pemerintah, PLN, pihak terkait harus dilakukan. Termasuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di kawasan pedalaman dan terisolir Kalbar," tukasnya.
