DPRD Kalbar Fraksi Gerindra Ajak Junjung Tinggi Implementasi UU Terorisme

Apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus kita junjung tinggi

DPRD Kalbar Fraksi Gerindra Ajak Junjung Tinggi Implementasi UU Terorisme
Tribun Pontianak/ FILE
Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Ishak Ali Almutahar 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Tidak hanya para pemuka agama di Kalbar, Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang juga disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar.

Anggota DPRD Kalbar Fraksi Gerindra, H Ishak Ali Almuthahar mengajak masyarakat Indonesia khususnya Kalbar untuk menjunjung tinggi payung hukum itu sebagai upaya memberikan kewenangan kepada aparat keamanan untuk menindak terorisme.

“Apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus kita junjung tinggi,” ungkapnya, Minggu (27/5/2018) sore.

(Baca: Aksi Dokter di Ruang Pemeriksaan Bikin Bocah ini Melotot )

Ia mengatakan pemberantasan terorisme di Indonesia menjadi isu strategis. Hal ini jika merujuk kepada berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Indonesia beberapa waktu lalu.

“Tentang terorisme apakah ada di Indonesia atau tidak, saya yakin ada. Pak Presiden RI joko Widodo juga sudah menyatakannya dan memberikan kepercayaan dengan pihak kepolisian menindaknya. Jadi, kalau masih ada yang bicara terorisme tidak ada di Indonesia itu tidak masuk akal,” terangnya.

Terlebih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 yang dilanjutkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019, UU Terorisme perlu ditegakkan guna mengantisipasi segala kemungkinan adanya aksi terorisme.

“Selaku DPRD Kalbar, saya pikir tidak ada permasalahan UU Terorisme diputus kemudian disahkan. Asalkan UU itu berjalan saja. Pihak berwajib baik TNI dan Polri bergerak berdasarkan prosedur yang sudah ada,” jelasnya.

(Baca: Ini Pembahasan Pertemuan Kim Jong Un dengan Presiden Korsel di Panmunjom )

Di UU itu, kata Ishak, sudah tertuang tujuan dan mekanisme sebagai aturan mainnya. Ia berharap implementasi UU itu tidak tebang pilih dan berlaku adil. Hal ini agar tidak timbul kecemburuan sosial.

“Jangan tebang pilih, siapapun yang terindikasi dan terbukti sebagai terorisme maka tindak saja sesuai aturan,” katanya.

Ia mengingatkan pengimplementasian UU harus mengedepankan bukti yang jelas dan konkret. Ia tidak setuju jika penindakan dilakukan tanpa bukti yang kuat bahwa seseorang yang ditangkap merupakan terduga dan terikat jaringan terorisme.

“Jangan sampai salah tangkap. Dan jangan tebang pilih saat melakukan penindakan,” imbaunya.

Pemerintah harus menjalin pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya guna menepis jangan sampai ada terorisme di Indonesia, khususnya Kalbar.

“Jaga hubungan baik dan saling merangkul. Saya yakin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dalam pemberian laporan dan lainnya dapat menjadi upaya menekan agar terorisme tidak ada di negara kita,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help