Komisi II DPRD Kalbar Minta Pemerintah Tarik Produk Ilegal Jika Dijumpai Pasar Modern
Barang beredar harus berizin. Kalau tidak berizin, barang itu ilegal. Harus ditarik segera dari peredaran.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi II DPRD Kalbar Maskendari meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten/kota untuk segera menarik produk-produk ilegal jika dijumpai beredar bebas di pusat perbelanjaan modern dan toko ritel, khususnya produk asal Malaysia.
“Barang beredar harus berizin. Kalau tidak berizin, barang itu ilegal. Harus ditarik segera dari peredaran,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di ruang fraksi PDIP Kantor DPRD Kalbar, Senin (21/5/2018).
Penarikan barang ilegal, kata Maskendari, sebagai upaya menjamin kepastian keamanan barang-barang konsumsi yang layak bagi masyarakat Kalbar.
Baca: Aksi Maling Terekam Kamera Pemilik Rumah, Pelaku Todongkan Pistol, Ini Videonya
Ia tidak ingin ada masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang tidak layak saat bulan Ramadan dan jelang hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah.
“Disperindag kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM), Dinas Kesehatan dan Kepolisian untuk memastikan barang-barang itu layak dikonsumsi dan sehat,” terangnya.
Selain menarik produk ilegal, Politisi PDIP ini meminta penegakkan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera dari pihak kepolisian bagi oknum-oknum pedagang yang terbukti mendatangkan serta menjual produk ilegal.
“Penegakan hukum itu perlu lah. Orang yang terbukti bersalah ya harus ditindak secara hukum,” tandasnya.
