Turunnya Jumlah Bacalon DPD RI Dapil Kalbar, Ini Kata Pengamat Politik Untan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan Yulius Yohanes mengatakan untuk persyaratan sebenarnya tidak ada masalah karena sudah jauh-jauh hari disampaikan pada Bacalon anggota DPD.

Namun yang jadi masalah adalah persoalan terkait dengan pengumpulan E-KTP.

Kesalahan dari KPU ialah saat memberikan batas waktu terlalu sempit, mepet, tidak rasional juga, misalnya harus dilengkapi sampai besok menyelesaikan juga tidak mungkin dengan jumlah yang banyak, seharusnya dipertimbangkan secara rasional, dan objektif.

Artinya bacalon DPD harus diberikan peluang sebesar-besarnya karena untuk memilih wakil dari daerah, maka harus menghimpun anggota DPD sebanyak mungkin sehingga bisa memilih yang terbaik dari yang ada.

Baca: Suhadi Janji Buka-bukaan Terkait Aliran Dana Korupsi Tipikor Alkes RSUD SSMA Tahun 2012

"Saya pikir persoalan yang menjadi kendala turunnya jumlah pendaftaran karena persaingan yang berat dan ada nama yang besar, sehingga ada anggapan jika ikut juga percuma," ujarnya.

Walaupun memang hal seperti itu selayaknya tak perlu terjadi karena kompetisi memang harus terbuka dan memandang orang yang sudah terkenal, karena harus menunjukan kemampuan sehingga bisa membangun komuniaksi dengan konstituennya, menumbuhkan kepercayaan, tanggung jawab, maka menjadi sebuah standar yang harus dikedepankan dalam kompetisi.

Intinya bagaimana bacalon DPD bisa berkomunikasi terkait dengan masyarakat yang memilih, lalu bagaimana membaca karateristik masyarakat, termasuk membaca apa kepentingan masyarakat.

Selain itu bagaimana sikap untuk merespon apa yang harus dilakukan ketika terpilih. Artinya tanggung jawab ketika berjanji dapat ditepati. Serta faktor lainnya seperti sosial ekonomi politik, terkait dengan komunitas yang ada didalam masyarakat.

Namun saya pikir jumlah 26 bacalon DPD Dapil Kalbar terlalu kecil, jika kemarin 33, harusnya 2019 bisa dua kali lipat, yaitu 66 untuk membangun demokrasi yang baik.

Menurunnya jumlah bacalon DPD karena proses demokratisasi yang kurang baik, belum mencapai kesempurnaan demokrasi itu sendiri dan yang dilakukan pemerintah atau beberapa hal yang membuat enggan untuk maju.

"Harapan saya pada 26 bacalon DPD ini memang bisa mewakili kepentingan masyarakat di Kalbar, artinya bagaimana bisa memperjuangkan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat sehingga dapat mengkomodir kepentingan daerah, bekerja secara serius, bertanggung jawab dan profesional guna menjawab kebutuhan dan kepentingan daerah," ungkapnya.