Hadirkan Keterbukaan dan Transparansi Dalam Penerimaan Anggota Polri

Dengan mekanisme online ini, semestinya bisa mengurangi potensi kesempatan bertemunya para pendaftar dengan oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Penulis: Ishak | Editor: Rizky Zulham
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Penandatanganan pakta integritas calon siswa dan calon taruna Polri beserta orangtua di Halaman Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/4/2018) pagi. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono menegaskan penerimaan anggota Polri yang bersih, jika ada yang berani-berani menjanjikan untuk meloloskan Polda Kalbar siap memberikan tindakan tegas. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengamat Sosial, Akademisi Untan, Endang Indri Listiani menilai, dengan adanya penandatanganan pakta integritas dalam proses penerimaan anggota kepolisian tentunya sudah sangat baik.

Khususnya dari semangat kepolisian menghadirkan keterbukaan dan transparansi serta profesionalitas dalam proses perekrutan anggota baru ini.

Berikut analisanya:

Selain itu, proses pendaftaran yang menggunakan mekanisme online juga sangat baik dalam menghadirkan keterbukaan dan transparansi.

Dengan mekanisme online ini, semestinya bisa mengurangi potensi kesempatan bertemunya para pendaftar dengan oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadinya.

Baca: Seleksi Anggota Polri, Ini Analisis Pengamat Pendidikan Untan

Dengan adanya hal tersebut pula, lebih memungkinkan pihak kepolisian mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkapabilitas.

Sekaligus upaya mengurangi praktik–praktik tidak dibenarkan selama proses rekrutmen berlangsung.

Tentu itu semua adalah harapan besar dari masyarakat.

Bahwa semua masyarakat punya hak yang sama dalam proses seleksi penerimaan anggota kepolisian.

Selain itu, dengan demikian, output yang dihasilkan dari proses seleksi tersebut juga berpotensi untuk lebih baik.

Tidak diragukan soal kualitasnya.

Langkah-langkah ini, menurut saya sudah menjadi langkah baik yang cukup efektif.

Tentu dengan syarat selama penerapannya benar-benar sesuai dengan apa yang dicanangkan.

Karenanya, kontrol sosial dari masyarakat terhadap komitmen ini jelas sangat diperlukan, sehingga berbagai upaya ini bisa dikawal dengan baik.

Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri, juga harus sigap merespon setiap laporan dan aduan yang masuk dari masyarakat.

Masyarakat, khususnya para pendaftar juga harus memahami mekanisme yang benar serta percaya sepenuhnya kepada kepolisian selaku penyelenggara.

Jangan terpancing dengan iming-iming dan janji dari oknum-oknum tertentu dan sebagainya.

Masyarakat, khususnya pelamar harus yakin dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Jika memang punya kemampuan dan segala persyaratan terpenuhi, jangan takut berkompetisi tahap demi tahapnya. Apalagi segala prosesnya sekarang relatif sudah sangat transparan.

Selain itu ada beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian dalam upaya membentuk polisi ideal. Khususnya dalam proses rekrutmen kali ini.

Kultur kita di Indonesia, terkenal dengan keragaman budaya dan agama atau multikultural. Besar harapan kita para anggota kepolisian baru ini, nantinya benar-benar bisa memahami seutuhnya keragaman tersebut.

Sehingga bisa bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Berjiwa nasionalis sesuai Pancasila.

Polisi, bagaimanapun juga akan menjadi figure di masyarakat. Pendekatan tepat dengan memahami berbagai keragaman di masyarakat akan menjadi modal penting menopang peran polisi di tengah masyarakat dengan baik.

Menjadi polisi yang mengayomi. Menjadi contoh bagi masyarakat banyak.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved