Dua Komponen PAD Kubu Raya Bernilai Cukup Besar dari 11 Komponen Berjumlah Rp 95,4 Miliar
Kubu Raya miliki 11 kompene penghasil PAD, diantaranya komponen yang cukup tinggi berasal dari PBB dan BPHTB.
Penulis: Try Juliansyah | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunpontianak : Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Raya dari sektor pajak dinilai cukup tinggi karena terdiri dari 11 komponen pajak yang memiliki target hingga Rp 95,4 milliar.
Diantaranya komponen yang cukup tinggi berasal dari PBB dan BPHTB.
"Untuk PBB itu targetnya tahun ini 14 miliar, dan BPHTB 43 miliar, dimana sejauh ini telah direalisasikan untuk PBB 2 miliar sementara BPHTB sudah mencapai 28, 1 miliar," ujar Kabid PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Syarif Ibrahim, Jumat (6/4/2018).
Menurutnya total dari dari komponen pajak ini memiliki target mencapai 57 miliar dari total target keseluruhan 11 komponen pajak yang mencapai Rp 95,4 miliar.
Baca: Garuda Food Dukung Penuh Tribun Pontianak Jalan Sehat 2018
Untuk BPHTB diakuinya cukup terbantu dengan adanya HGU dengan nilainya hampir 18 miliar.
"HGU ini tidak bisa diprediksi, jika keluar izin dari pusat baru dibayarkan dan tahun ini HGU sudah ada yang mencapai 18 miliar sehingga totalnnya BPHTB mencapai 28 miliar dan tinggal 15 miliar lagi. Sementara untuk PBB masih kurang 12 miliar lagi untuk taget 14 miliar tahun ini," tuturnya.
Diakuinya untuk meningkatkan PAD dari kedua komponen pajak ini telah dilakukan berbagai upaya. Diantaranya menurut dia dengan melakukan perbaikan data.
"Seperti di sungai raya ini perpindahan aset cepat, jadi kita minta notaris membantu laporannya karena mereka mengeluarkan akta jual beli, sehingga data wajib pajak sesuai saat ini. Kita juga ada petugas yang selalu melakukan pendataan turun ke lapangan," tuturnya.
Bahkan pihaknya juga memberikan tindakan tegas bagi wajib pajak yang sudah mendekati jatuh Tempo namun belum melunasi pajaknya.
"Biasanya jika mendekati jatuh Tempo kita tempel spanduk belum membayar pajaknya, ini penting karena PBB ini dari ekonomi rendah hingga ekonomi tinggi, jadi seharusnya pemerintah memang bisa lebih tegas," tuturnya.
