Pilkada Kalbar

Ketua KPU Kalbar Tegaskan Kehumasan Punya Tugas Berat dan Penting Ingatkan Netralitas ASN

Kehumasan mempunyai tugas berat dan penting dalam penyampaian pesan atau informasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Umi Rifdyawati saat diwawancarai usairapat koordinasi (rakor) Bakohumas Tahun 2018 di Hotel Kini Pontianak, Kamis (29/3/2018). (Pra) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Umi Rifdyawati menegaskan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), kehumasan mempunyai tugas berat dan penting dalam penyampaian pesan atau informasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Humas punya peran dalam menyampaikan informasi bahwa ada larangan dan aturan yang menyatakan ASN harus netral. ASN harus memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” ungkapnya saat diwawancarai usai rapat koordinasi (rakor) Bakohumas Tahun 2018 di Hotel Kini Pontianak, Kamis (29/3/2018).

Baca: Ikan Kaleng Makarel Mengadung Cacing, Polres Sanggau Langsung Lakukan Penyelidikan dan Observasi

Untuk memberikan pemahaman terkait hal ini, perlu peran kunci dari kehumasan mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Termasuk kehumasan lembaga negara lainnya baik BUMN, BUMD dan lembaga/instansi vertikal yang mengelola keuangan negara.

“Saat pelaksanaan Pemilu, ASN dan pegawai instansi yang mengelola keuangan negara harus berada dalam posisi netral,” terangnya.

Umi menambahkan sebenarnya sejak awal ASN telah diikat oleh aturan yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian.

Ada aturan yang sudah jelas bahwa ASN harus menjaga netralitas.

“Karena ini momen Pilkada dan Pemilu, melalui Bakohumas semua kehumasan diingatkan kembali,” katanya.

Misalnya, dalam waktu dekat akan ada tahapan penyerahan dokumen fotokopi KTP Elektronik sebagai syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kehumasan punya perna untuk mengingatkan para ASN agar tidak lupa, jangan sampai memberikan fotokopi KTP Elektroniknya kepada ASN.

“Ini harus diingatkan lagi karena tidak boleh. Ada konsekuensinya. Semua ASN sudah tahu harus neteral. Kalau mau maju dalam Pemilu juga harus mundur. Bakohumas ini merupakan momentum bagi kehumasan kabupaten dan kota agar setelah pulang dari kegiatan ini langsung mengingatkan ASN yang ada di daerah masing-masing,” tandasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved