Pembangunan Perbatasan Mulai Dirasakan Masyarakat, PMII Kalbar Apresiasi Pemerintah Pusat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tak terpusat hanya di Pulau Jawa, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Nawa Citanya membangun Indonesia dari pinggiran mulai dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan tersebut kini dapat dirasakan warga Kalimantan Barat dengan pembenahan border atau batas negara yang selama ini terkesan tak diperhatikan.

Baca: DPRD Minta Sekolah Penyelenggara UNBK Pastikan Kesiapan Hal Ini

Perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan wilayah perbatasan inilah diapresiasi oleh Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Barat.

Ketua umum PKC PMII Kalbar, Muammar Khadafi mengungkapkan di masa pemerintah presiden Jokowi banyak program pembangunan yang diarahkan pada masyarakat bawah, khususnya di Kalimantan Barat.

Khadafi menambahkan saat ini masyarakat Kalbar khususnya telah menikmati hasil kerja pemerintahan. Ia berharap pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan merata ke wilayah lain, melalui program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah ini dan terutama penggelontoran anggaran dana desa yang, PMII berharap masyarakat juga harus terlibat mengawal sehingga di pastikan berjalan dengan baik.

"Pada akhirnya, apa yang tertuang dalam nawa cita Presiden Jokowi, dapat terwujud dengan cepat," ingkapnya Kamis (1/3/2018) lalu.

Baca: Video Pernyataan Herman Hofi Munawar Menilai Satpol PP Angin-anginan

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes, Endang Supriyani usai memberikan materi kepada ratusan kader PMII Kalbar.

Endang menjelaskan pemerintah berkomitmen membangun daerah tertinggal khususnya yang berada di daerah perbatasan antar negara. Target kabupaten yang menjadi sasaran dari Kemendes PDTT untuk dituntaskan dari status daerah tertinggal, antara lain kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang. Hal ini diklasifikasikan infrastrukturnya masih rendah, SDM dan IPMnya juga masih rendah.

Endang juga mengatakan, secara umum keinginan pemerintah melalui Kemendes PDTT mengurangi jumlah daerah tertinggal sudah dituangkan dalam sejumlah program strategis. Tapi nasih terkendala koordinasi lintas kementerian dan lembaga, karena antara pembahasan dan pelaksanaan kerap tidak sejalan.

Menurutnya, dari sekian banyak masalah pembangunan di daerah tertinggal, infrastruktur adalah satu hal yang kerap diutamakan, bahkan porsinya bisa mencapai 60 persen dari total anggaran yang dikerahkan pemerintah untuk pembangunan daerah tertinggal.

Secara nasional, Kemendes PDTT sudah memiliki target sampai tahun 2019 untuk mengentaskan 80 kabupaten dari 122 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal.