Pilgub Kalbar
Dewan Harap Masyarakat Pilih Pemimpin Kalbar yang Berwibawa, Tanpa Uang dan SARA!
Sebab jika hanya berharap kepada pemerintah dan aparat keamanan, tentu tidak akan mampu mengontrol semua kegiatan kampanye sampai pemilihan.
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Dhita Mutiasari
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim menyambut baik adanya Deklarasi Pilkada Damai Menolak Politik Uang dan Melawan Politisasi SARA yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Sintang bersama Polres Sintang.
Ia berharap dengan adanya deklarasi tersebut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang bertarung harus menunjukkan wibawanya sebagai pemimpin.
Baca: Kapolres Sintang Ajak Perangi Politik Uang dan SARA di Pilgub 2018
Artinya tidak menggunakan cara-cara yang kotor seperti politik uang dan politisasi SARA.
"Kita di sini hidup dengan berbagai macam suku agama, bayangkan kalau calon pemimpin menggunakan simbol SARA, apalagi ditambah menggunakan uang, itu sangat tidak berwibawa. Makanya kita haru memilih pemimpin yang berwibawa," katanya, Rabu (14/2/2018) pagi.
Baca: Polres Sintang Gelar Simulasi Latihan Parsial OPS Mantap Praja Kapuas 2018
Oleh karena itu, ia mengajak semua lapisan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan ikut mengontrol.
Sebab jika hanya berharap kepada pemerintah dan aparat keamanan, tentu tidak akan mampu mengontrol semua kegiatan kampanye sampai pemilihan.
"Pemilihan Gubernur kali ini masyarakat harus mengontrol. Siapapuan yang membawa politik uang dan SARA silahkan laporkan kepada pihak yang berwenang. Bukan sebaliknya hanya karena diberi uang, lalu itu yang dipilih," katanya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat mencermati visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon.
Terutama yang mau berkomitmen untuk memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sintang.
"Misalnya jalan, kita masih memprihatinkan kondisinya. Makanya yang kampanye kita minta berani tidak berjanji mengusulkan dan mengurus kita butuhkan. Seperti yang dinantikan pemekaran Provinsi Kapuas Raya agar pembangunan lebih dekat dengan masyarakat," pungkasnya.