Larang Aparatur Desa Berpolitik Praktis

Maka dengan demikian, menurut Abelnus, Kades beserta perangkat desa tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Larang Aparatur Desa Berpolitik Praktis
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Abelnus. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Jelang kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Abelnus menilai, akan banyak bakal calon yang saling mengklaim dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, organisasi masyarakat bahkan mengklaim mendapat dukungan dari aparatur pemerintah Desa.

Menurut Abelnus, aparatur desa seharusnya mampu menjaga sikap netralitasnya, selama pemilihaan kepala daerah berlangsung di masing-masing wilayahnya.

Sedangkan untuk larangan Kepala Desa beserta perangkatnya, yang terlibat dalam politik praktis, telah dengan tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Undang-undang Desa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 menyebutkan Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Kemudian dilarang menjadi pengurus partai politik. Serta dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah," ungkapnya, Jumat (9/2/2018).

(Baca: Ambulans PKS Ditembak Orang Tak Dikenal, Ini Penjelasan dari Polsek Timur )

Abelnus menjelaskan, selain itu, larangan dan sanksi kades berpolitik praktis, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS 2016, sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Selanjutnya, Pasal 71 ayat (1) UU No 10 tahun 2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain (lurah), dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Kades yang terlibat politik praktis jelas akan dikenakan pidana. Hal itu diatur sesuai dengan Pasal 188 UU Pilkada, bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan, atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah, atau paling banyak enam juta rupiah," jelasnya.

Maka dengan demikian, menurut Abelnus, Kades beserta perangkat desa tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

"Baik dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," sambungnya.

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help