Arif Joni Tegaskan Tak Ada Mahar Politik di PKS 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Kalbar, Arif Joni Prasetyo menegaskan tidak ada mahar politik yang ditetapkan oleh DPP PKS terkait rekomendasi bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2018. 

Hal ini menyusul tudingan Brigjen (Purn) Pol Siswandi yang mengatakan ada permintaan mahar politik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwakot) Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

"Terkait di Cirebon sudah ada klarifikasi dari DPP. Sekretaris DPP PKS dan Sekretaris DPW PKS Jabar juga sudah berikan keterangan resmi. Intinya membantah anggapan itu. Begitu juga di struktur tempat lain, termasuk di Kalbar. Tidak ada mahar politik," ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (14/1/2018) malam. 

(Baca: LINK LIVE STREAMING Liverpool vs Manchester City, Guardiola Imbau Pemain Fokus )

Arif Joni memberi satu contoh seperti penetapan bapaslon Sutarmidji-Ria Norsan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 oleh DPP PKS. Prosesnya sesuai mekanisme partai tanpa mahar politik. 

Awalnya, DPP menetapkan dan mempersilahkan DPW untuk lakukan pembicaraan dengan para kandidat yang punya visi dan misi selaras dengan PKS. Lantas, DPW Kalbar melakukan survei sejauh mana figur yang akan diusung PKS apakah sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai figur yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan. 

"Tidak hanya sampai disitu, PKS lakukan survei, lalu komunikasi dengan kandidat. Kita yakin Midji-Norsan adalah pasangan calon yang dikehendaki oleh masyarakat Kalbar dengan survei tertinggi. Kita juga tahu dan merasakan sendiri bahwa Midji-Norsan adalah dua putera daerah yang menjadi kepala daerah dua periode. Itu adalah prestasi tersendiri. Beberapa penghargaan yang diperoleh keduanya adalah indikator," paparnya. 

(Baca: Banjir Rendam 47 Rumah di Siantan Hulu  )

Setelah semakin yakin, DPW menyampaikan ke DPP. DPP menerima dan langsung menetapkan. Penetapan DPP berdasarkan nama-nama yang diusulkan, bukan nama-nama lain yang tidak diusulkan. 

"Jadi, perlu ditegaskan bahwa proses dan mekanismenya jelas. Tidak ada mahar politik," tegasnya. 

Arif Joni tidak menampik bahwa Pilkada memerlukan biaya-biaya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU juga meminta para kandidat buka rekening khusus selama pilkada untuk kampanye dan sebagainya. 

"Keuangan yang ada dalam rekening dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Bahkan waktunya juga ditentukan. Artinya, bahwa memang semua orang tahu setiap proses pilkada itu diakui oleh KPU, penyelenggara dan peserta bahwa ada biaya-biaya," jelasnya. 

Biaya-biaya itu diantaranya biaya saksi, pelatihan, kampanye, konsumsi, transportasi dan lainnya. Audit yang dilakukan oleh KPU dan tim yang ditunjuk bertujuan agar bagaimana biaya politik itu wajar. 

(Baca: Usus Keluar dari Perut, Bocah Ini Butuh Bantuan Para Dermawan )