Pilkada Serentak
Yandi Pertanyakan Figur di Pilwako Yang Diusung Gerindra Bukan Kader Partai
Menurutnya, kader Gerindra resmi adalah orang yang pernah mengikuti ikat kader. Dan bisa juga karena mendapat penetapan dari DPP.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi menuturkan, jika yang diusung oleh Partai Gerindra sekarang di Pilwako Pontianak bukanlah kader.
Hal ini menyusul karena statement Ketua DPD Gerindra, Suriansyah yang menuturkan jika Yandi ingin maju di Pilwako Pontianak dengan partai lain harus mundur.
"Tanyakan ke Pak Sur, sekarang Gerindra mendukung kader atau bukan (pilwako Pontianak, Red), kalau mendukung kader maka ada syaratnya dalam pasal 5 ART menyatakan kader adalah anggota yang ikat kader dan disaring atas dasar kriteria," ungkapnya, Kamis (21/12/2017) saat dihubungi via selular.
Baca: Membanggakan! Pemprov Kalbar Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik
Menurutnya, kader Gerindra resmi adalah orang yang pernah mengikuti ikat kader.
Dan bisa juga karena mendapat penetapan dari DPP.
Baca: Ini Daftar Nama Balon yang Akan Didukung Gerindra di Pilgub Kalbar
"Sekarang, tanya yang akan diusung pernah ikut ikat kader tidak. kalau tidak dia bukan kader, berarti pak sur berbohong, dia mengusung kader. yang kedua, DPP bisa menetapkan seseorang sebagai kader luar biasa berdasarkan prestasi yang luar biasa," ujarnya.
Yandi pun malah bertanya, apa prestasi yang diberikan bakal calon yang hendak diusung oleh Gerindra di Pilwako Pontianak.
Baca: Jika Daftar di Partai Lain, Yandi Harus Mundur dari Gerindra
"Apa prestasi yang akan di usung di Pilwako Pontianak kepada Partai Gerindra? sehingga jika dikatakan adalah kader, berarti Pak Suriansyah tidak paham dengan ART, perlu baca lagi, kalau tidak bisa baca biar saya sekolahkan biar belajar baca," tegasnya.
Ia mengatakan, jika pun dilakukan pemberhentian, anggota dapat mengajukan pembelaan diri di DPP.
Menurutnya pula, semuanya harus jelas melalui sidang kehormatan.
"Pertanyaanya apakah sudah melalui mekanisme itu? jadi saya justru bertanya-tanya kenapa pak sur ingin saya mundur, dibayar berapa sih? gitu loh. apa untungnya bagi pak sur saya segera mundur? saya paham kapan harus maju kapan harus mundur tidak perlu pak sur mengingatkan saya atau menyarankan," pungkasnya.
