Pilkada Kalbar 2018, Kapolda Kalbar Janjikan Hal Ini
Kapolda Kalbar Brigjen Pol Didi Haryono menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada mekanismenya.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada 28 Juni 2018 mendatang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
Selain itu, Empat kabupaten akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diantaranya Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kubu Raya dan Kayong Utara.
Lalu, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak.
Terkait hal ini, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Didi Haryono menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada mekanismenya.
(Baca: Jabat Kapolda Kalbar, Ini Janji Brigjen Pol Didi Haryono )
Pilkada merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi.
Polda Kalbar akan mendukung agar segala proses Pilkada Kalbar berjalan sebagaimana mestinya.
Sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara.
(Baca: Lagi, Ada Pohon Tumbang di Pontianak Mall )
"Kami dukung sejak persiapan sampai penyelenggaraan Pilkada. Saya harapkan proses Pilkada berjalan sesuai ketentuan KPU," ungkapnya kepada awak media di Polda Kalbar, Senin (4/12/2017) siang.
Polri mendukung semua kegiatan dan program baik tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Polda akan jalin koordinasi antar instansi, pemangku kepentingan dan segenap masyarakat guna dukung suksesnya pelaksanaan Pilkada.
"Pesta demokrasi menentukan pembangunan di wilayah kita. Kalbar adalah provinsi membangun. Kita teruskan pembangunan ini," terangnya.
Disinggung terkait atensi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyebutkan Kalbar jadi daerah rawan konflik Pilkada, Brigjen Pol Didi Haryono mengatakan kondisi rawan atau tidak rawan tergantung dari masyarakat atau manusianya.
Saat ini, Kapolda Kalbar menilai masyarakat sudah melek dan pintar.