TribunPontianak/

Pilkada Serentak

Polda Kalbar Sudah Menyiapkan Pasukan Jika Hal ini Terjadi Pada Pelaksanaan Pilkada

Kita harus juga melakukan pencerahan kepada masyarakat yang ada di Kalbar, intinya setiap apa yang disampaikan tidak boleh memicu isu SARA

Polda Kalbar Sudah Menyiapkan Pasukan Jika Hal ini Terjadi Pada Pelaksanaan Pilkada
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purnomo. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purnomo menegaskan, pihaknya  telah mengantisipasi jika terjadi konflik dan isu SARA pada pilkada Kalbar 2018.

"Kita sudah mempersiapkan dari sekarang, mengantisipasi isu-isu yang akan beredar. Kemudian juga mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya isu SARA, money politik, black campaign, dan menciptakan kondisi dengan cara adanya imbauan serta sosialisasi tentang akan adanya pelaksanaan pilkada, serta partai politik telah dilakukan pendekatan," ungkapnya, Rabu (11/10/2017).

Polda Kalbar, kata dia, melakukan juga pendekatan personal kepada para bakal calon, dan partai politik agar jangan tidak melakukan tindakan yang dengan pilkada ini akan muncul permasalahan baru.

Selain itu, menurutnya akan ada kesepakatan-kesepatan yang beirisi harus berjanji siap untuk menang dan siap untuk kalah.

"Kalau konflik yang paling rawan di Kalbar adalah isu SARA, harus kita antisipasi," katanya.

(Baca: Lulus Terbaik dan Tercepat, Ini Kisah M Iqbal )

Dicontohkannya, jika ada isu yang mengatakan muslim mesti memilih orang muslim, dan begitu sebaliknya, tidak dibenarkan karena akan menyulut isu SARA.

"Kita harus juga melakukan pencerahan kepada masyarakat yang ada di Kalbar, intinya setiap apa yang disampaikan tidak boleh memicu isu SARA," bebernya.

Polda Kalbar, jelasnya juga sudah siapkan pasukan jika hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Kita sudah siapkan tim, dan pasukan, serta satgas untuk penanganan pemilu. Jika kita temukan provokator yang menjadi salah satu pemicu tindak pidana, tentunya kita tunggu dari KPU, karena merupakan kekuasaan KPU," katanya.

Hal tersebut, menurut AKBP Nanang, karena KPU juga ada satgas yang dibentuk terdiri dari Kejaksaan, Polisi, dan lainnya, tindak pidana tersebut dilanjutkan atau tidaknya oleh KPU.

"Daerah rawan konflik atau isu SARA adalah ditempat adanya pilkada," katanya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help