ICW Sebut Penumpukan Proyek di Akhir Masa Anggaran Beri Peluang Kecurangan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menumpuknya proyek pembangunan yang selalu terjadi di akhir tahun di daerah dalam menyerap anggaran sudah masuk dalam kajian Indonesian Corruption Watch (ICW).

Koordonator ICW, Adnan Topan Husodo menuturkan kalau dalam kajian pihaknya memang ditemukan penumpukan proyek di akhir tahun dan itu dilaksanakan secara terburu-buru.

"Kita sudah mengkaji dan ada indikasi setiap akhir tahun, proyek itu dilaksanakan secara terburu-terburu dan ini memang menjadi masalah. Karena apabila sudah terburu-buru semua prosedur bisa disalahi untuk mengejar target pada akhir tahun semua proyek selesai," kata Adnan saat ditanya mengenai serapan anggaran Pemkot Pontianak yang memasuki triwulan ketiga masih berkisar 55 persen, Selasa (3/10/2017).

(Baca: Pemuda Ini Nyanyi Lagu Perpisahan di Pesta Pernikahan Mantan! Warganet: Tanda Akhir Zaman )

Ia jelaskan apabila proyek sudah menumpuk di akhir tahun, maka potensi penyimpangannya akan semakin tinggi.

Hal itu dikarenakan waktu singkat, pengerjaan terburu-buru, lelang jadi sangat terbatas, sedangkan pengerjaan proyek harus cepat.

Dinilainya ini adalah ekosistem yang mendukung praktek fraud apabila membicarakan kontek serapan APBD.

(Baca: Operasi di 2 Kecamatan, Tim Temukan Warga Negara Asing di Perusahaan Tambang )

Ia juga menilai sering terjadi diberbagai daerah adanya calon incumben yang maju juga bisa memainkan proyek dan itu bisa saja terjadi.

"Calon incumben yang akan maju dalam Pilkada juga bisa terjadi mendesain kegiatan dan proyek yang ada, karena itu adalah keuntungan politik yang terjadi dari seorang incumben yang bisa mendesain suatu program yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan dirinya. Dalam hal ini saya sebut sebagai insentif politik," katanya.

(Baca: Foto-foto Upacara Serah Terima Jabatan di Polresta Pontianak )

Sesuatu akan berbeda halnya kalau dilakukan mobilasi kegiatan misalnya untuk melakukan kampanye secara terselubung dari kepala daerah yang akan maju sebagai calon incumben yang menggerakan sumber daya pemerintah daerahnya sebagai upaya untuk memajukan dan mencuatkan nama calon yang bersangkutan maka itu perlu dikritisi.

"Namun dalam pelaksanaan proyeknya tidak ada indikasi markup dan penyimpangan maka itu disebut insentif politik sebuah keuntungan dari calon incumben yang tengah mengelola sumber daya saat itu. Kita juga melihat indikasi menguntungkan incumben ini terjadi dimana-mana, ada OPD yang memasang baliho dengan poto calon incumben atau kepala daerahnya padahal apa yang mau disampaikan tidak ada, yang terpenting itu sampaikan programnya bukan menyampaikan orangnya," ucap Adnan.

(Baca: Foto-foto Launching Revitalisasi SMKN 5 di Pontianak Convention Centre )

Kemudian ia tegaskan sering sekali mobilisasi kegiatan turun dilapangan dengan dalih kegiatan dinas, bahkan ada yang meminta OPDnya untuk membuat kegiatan ini dan itu yang bisa memobilisasi masa dan itu dilakukan ketika mendekati Pilkada atau saat ini ia sebut sengaja didesain untuk mendekati masa Pilkada.