Dukung Sertifikasi Developer Perumahan, Sutarmidji: Supaya Ada Standarisasi Pembangunan
Intinya apapun yang menjadi keluhan dari Apersi dan REI dalam perumahan untuk rakyat, kita akan berikan solusi terbaik
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji sangat mendukung adanya sertifikasi bagi para developer dalam membangun perumahan.
"Saya sangat setuju adanya sertifikasi developer, supaya ada standar yang ditetapkan agar perumahan yang dibangun benar-benar baik," katanya saat menghadiri seresehan Apersi di Hotel Orchad Gajahmada, Jumat (22/9/2017).
Midji menjelaskan, kalau para developer dalam membangun perumahan bangunlah dengan baik dan jalan yang dibuat juga harus ada standarnya sehingga mereka yang membeli perumahan tersebut tidak merasa dirugikan.
"Saat ini Pontianak adalah daerah perijinan paling cepat, para developer juga harus membangun rumahnya benar-benar dan jalan lingkungannya juga harus baik, jangan sampai tiga bulan sudah rusak," katanya.
(Baca: Mobil Kecelakaan dan Terbakar di Desa Sidas, Ini Luka yang Diderita Efendi )
Mengenai harus adanya Ahli Bangunan Gedung (ABG) dalam mengeluarkan ijin untuk mendirikan bangunan, Sutarmidji katakan kalau pihaknya hanya memperketat syarat itu untuk gedung-gedung publik dan kalau untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak perlu adanya ABG, karena harus cepat.
"Yang terpenting adalah surat keterangan rencana kerja (SKRK), kalau itu sudah keluar maka dia sudah boleh action dilapangan. Intinya apapun yang menjadi keluhan dari Apersi dan REI dalam perumahan untuk rakyat, kita akan berikan solusi terbaik," jelas Midji.
Ia kurang setuju, kalau ada namanya MBR, karena kesan kualitasnya itu nanti jadi tidak baik. Disebutnya belum tentu membeli rumah MBR itu lebih murah, terkadang mereka yang membeli itu baru masuk saja sudah mengeluarkan biaya untuk memperbaiki.
"Tolonglah perhatikan kualitasnya, kalau kualitas baik maka akan lebih baik. Kalau di Jawa lahannya bukan gambut, maka relativ lebih mudah, kalau di Kalbar dan Pontianak ini lahannya gambut sehingga pengerjaan harus lebih baik dan harganya juga akan lebih tinggi dan terpenting adalah subsidinya harus lebih tinggi," pungkas Midji.