TribunPontianak/

Wow! Gaji Anggota DPRD Bakal Naik Lima Kali Lipat, Jika Begini

Gaji pimpinan dan anggota DPRD Singkawang diprediksi naik.Hal ini kemungkinan terjadi jika Pemkot Singkawang menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo

Wow! Gaji Anggota DPRD Bakal Naik Lima Kali Lipat, Jika Begini
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Gaji pimpinan dan anggota DPRD Singkawang diprediksi naik.

Hal ini kemungkinan terjadi jika Pemkot Singkawang menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 menjadi Peraturan Wali Kota (Perwako).

"Apabila Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 ini sudah ditetapkan menjadi Perwako, maka gaji pimpinan dan anggota DPRD Singkawang dipastikan naik," ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Singkawang, Muslimin, Minggu (10/9/2017).

(Baca: Desa Hilir Kantor Dukung Rencana Desa Tertib Lalu Lintas )

Hingga saat ini PP tersebut masih dievaluasi pejabat asisten 1 Setda Pemkot Singkawang, untuk kepastian kedepannya.

"PP tersebut sudah diketuk palu dan saat ini masih dalam evaluasi pejabat Asisten 1 Setda Singkawang," katanya.

Hanya saja dirinya belum dapat merinci seberapa besar kenaikan gaji pimpinan dan anggota DPRD tersebut.

(Baca: Indonesia Diprediksi Jadi Negara 5 Besar Dominasi Perekonomian Global, Ini Kata Eddy Suratman )

Karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan keuangan daerah Kota Singkawang. 

"Kalau berdasarkan PP yang lama, kemampuan keuangan daerah antara Rp 200 miliar - Rp 400 miliar maka masuk kategori sedang. Sementara Rp 400 miliar ke atas, masuk kategori tinggi," ungkapnya.

(Baca: Andy Jap: Tak Ada Guna Sarana Lengkap Jika Akses Sulit Dijangkau )

Namun ia menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah yang lama, maka keuangan daerah Singkawang masuk kategori tinggi.

Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru, Singkawang masuk kategori sedang (menengah).   

"Karena menurut informasi dari Kemendagri, bahwa Singkawang saat ini masuk kategori sedang (menengah). Berarti kenaikan itu bisa lima kali lipat dari uang representasi mereka. Namun, dikarenakan itu sudah menjadi kewajiban dan sepanjang Perdanya sudah ada maupun Perwakonya sudah ditetapkan, (termasuk asas-asas kepatutan dan kesesuaian standarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku) maka mau tidak mau dari sisi keuangan daerah tentu akan dianggarkan untuk kenaikan tersebut," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help