TribunPontianak/

Presiden Mahasiswa Poltesa Desak Pemkab Sambas Bentuk BPBD

Ruslan mengungkapkan kekhawatiran pihaknya, lantaran pembentukan BPBD di Kabupaten Sambas selalu tertunda, karena belum adanya keputusan dari Mendagri

Presiden Mahasiswa Poltesa Desak Pemkab Sambas Bentuk BPBD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas Presma Poltesa Ruslan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Presiden Mahasiswa (Presma)  Politeknik Negeri Sambas (Poltesa), Ruslan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas agar segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas.

Hal ini bukan tanpa alasan, menurut Ruslan pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Sambas, kerap terjadi banjir serta kebakaran hutan dan lahan, namun belum ada badan atau lembaga khusus dari Pemkab Sambas yang menangani tanggap darurat kebencanaan.

"Harus diperjuangkan secepatnya, karena di Sambas sering terjadi banjir serta kebakaran hutan dan lahan," jelasnya, Minggu (10/9/2017).

(Baca: Meriah, Seperti Ini Suasana Pengenalan Rebranding Deltalube )

Ruslan mengungkapkan kekhawatiran pihaknya, lantaran pembentukan BPBD di Kabupaten Sambas selalu tertunda, karena belum adanya keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kami berharap, Bupati Sambas perlu secepatnya meminta kepada Mendagri, agar segera menanggapi keputusan persetujuan pembentukan BPBD di Kabupaten Sambas. Karena melihat kronologis ini oleh Pemerintahan Daerah sangat sudah lama, bahkan sudah di Perda-kan setahun yang lalu," terangnya.

Lanjut Ruslan, sedangkan di kabupaten/ kota lain di Kalbar telah terbentuk BPBD. Yang artinya BPBD yang ada di kabupaten lain itu, sudah lama berdiri khusus mengurus dan menindaklanjuti bencana-bencana di daerahnya.

"Kita tidak pernah tahu kapan bencana-bencana akan terjadi seperti banjir, kebakaran hutan dan lainnya, lantas dengan instansi apa masyarakat dapat berkoordinasi," tegasnya.

Mewakili mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Ruslan mendesak kepada Pemerintah Daerah Sambas agar dapat menjalankan amanah Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perda No 4 Tahun 2016 untuk secepatnya membentuk BPBD Sambas.

"Dorongan pembentukan BPBD bukan hanya dijadikan sebagai perencanaan saja, tapi secepatnya diselenggarakan dan direalisasikan. Karena di dalam UU sudah tertuang untuk pembentukan BPBD di setiap daerah, sedangkan BPBD Sambas sampai hari ini belum terbentuk," urainya.

Ruslan menambahkan, setelah keluarnya keputusan pemerintah pusat melalui Mendagri untuk pembentukan BPBD Sambas, Bupati Sambas diharapkan segera mencari dan menetapkan pejabat untuk mengisi kekosongan struktur jabatan tersebut yang ketuanya di isi oleh kepala Badan.

"Setidaknya unsur penyelenggara pemerintah daerah ini akan dibuat dengan tujuan membangun sambas lebih baik lagi," sambungnya.

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help