Angka Partisipasi Masyarakat Menggunakan Hak Pilih di Pontianak Rendah, Ini Faktor Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tingginya angka Golput masyarakat Kota Pontianak dalam menyalurkan hak suaranya menurut Pengamat Politik Untan, Jumadi menjadi tantangan tersendiri oleh KPU dalam mensukseskan Pilkada 2018 mendatang.

Ia katakan berdasarkan angka dari KPU bahwa sekitar 30 persen lebih warga Pontianak Golput, hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti pekerjaan dan sebagian besar banyak juga pemilih pemula.

Selain itu ia katakan rata-rata masyarakat kota adalah pemilih kritis, sehingga tidak mau menggunakan hak pilihnya, jika memang tidak ada calon yang dianggap mampu.

"Ini memang fenomena masyarakat kota. Contoh lagi di Sumatera Utara di Medan itu persentasenya kecil sekali tidak sampai 50 persen yang memilih. Inilah tugas besar KPU" kata Jumadi, Kamis (24/8/2017).

Baca: Kejari Sosialisasi Dana Desa, Ini Tanggapan DPMD Kapuas Hulu

Selain itu ia tegaskan ini bukan hanya tigas KPU melainkan tugas dari Partai Politik (Parpol) serta penggiat demokrasi, untuk mendorong partisipasi pemilih meningkat.

"Saya yakin untuk Pilkada mendatang bakal meningkat, tapi harus ada target berapa peningkatan yang harus dicapai oleh KPU," tambahnya.

Caranya memaksimalkan pemilih pemula yang angkanya cukup tinggi. Kemudian memperhatikan warga di wilayah padat penduduk atau perumahan elite yang terkadang partisipasinya rendah.

Ia meminta harus ada pemetaan dari KPU, melihat pengalaman Pilkada terakhir. Ditambah sinergitas dengan pihak-pihak lain agar mendorong peningkatan ini.

"Lihat di daerah mana yang persentase pemilihnya rendah, lalu lakukan upaya agar daerah yang sudah dipetakan itu ada peningkatan, itu penting," pungkasnya.

Baca: Berbikini, Duh Sexynya Empat Finalis Putri Indonesia Ini

Jumadi juga menilai, fenomena masyarakat kota tingkat partisipasi pemilihnya sangat rendah. Sebagai contoh untuk DKI Jakarta saja misalnya, disebutnya baru di Pilkada tahun 2017 ini, terjadi peningkatan secara signifikan. Karena dinamika politik yang terjadi di Jakarta memungkinkan mendorong peningkatan partisipasi.

"Tapi jangan juga faktr itu di bawa-bawa, keinginannya memang harus ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat menggunakan hak pilih. Di Kota Pontianak memang paling tinggi sekitar 70 persen," pungkasnya.