Edi Kamtono Tegaskan PNS Harus Netral Dalam Pilwako

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menuturkan saat membuka acara sosialisasi Pilwako dan pembentukan pembentukan PPK, PPS ,KPPS dan PPDP diharapkan berjalan efektif.

Sehingga dikatakannya semua informasi bisa disebar luaskan pada masyarakat lainnya.

"Apa yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak terutama kepada camat dan lurah. Nanti akan terus disebarluaskan pada jajaran pemerintah kota dan masyarakat pada umumnya," ucapnya, Senin (21/8/2017)

Edi menggaris bawahi ada dua poin penting yang harus dipahami dalam tahapan Pilwako mendatang.

(Baca: Akan Menikah Oktober Mendatang, Ini Lima Gaya Pacaran Song Song Couple )

"Harus dipahami karena dalam tahapan Pemilu itu harus ada perangkat selain KPU, Bawaslu dan yang lain perangkatnya di kelurahan yaitu pembentukan KPPS, PPS dan PPK," katanya. .

Dalam tahapan inilah dimana melibatkan unsur pemerintahan Kelurahan, RT, RW dan setelahnya masyarakat.

Sehingga Edi katakan PNS yang terlibat harus netral dan jangan memihak pada seseorang sehingga pemilu benar-benar menjalankan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

"Saya cuma menganjurkan kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang PNS yang profesional artinya walaupun ada pilihan didalam hati, tapi gerak gerik kita juga harus profesional. Karena yang namanya pemilihan kepala daerah ini kan yang peling penting adalah konstitusional, artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kedua demokratis, artinya harus jujur, adil, tidak ada tekanan dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai euforia dalam mendukung seseorang lalu berkomentar seperti tidak bisa menempatkan diri, akhirnya dibawa ke ranah politis juga.

KPU sebagai penyelanggara dan sebagai wasit tentulah diharapkan jadi penyelenggara yang benar-benar menunjukan kinerja yang baik, karena sudah disumpah dan digaji oleh masyarakat dan negara tentu harus profesional.