Pengamat Kebijakan Publik Minta PLN Implementasikan Kerjasama Tanpa Kontrak Kerja

“Nah saya lihat ini kasus layangan masih marak terjadi. Mereka yang bermain layangan dengan kawat itu akan jadi ancaman untuk system kelistrikan kita

Penulis: Nina Soraya | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK/NINA SORAYA
Pengamat Kebijakan Publik, DR Erdi 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Nina Soraya 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat kebijakan Publik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Erdi mengakui persoalan listrik masih sering padam harus dicarikan solusi bersama.

Menurutnya dari segi daya, sebenarnya PLN malah mengalami kelebihan atau surplus daya.

“Nah saya lihat ini kasus layangan masih marak terjadi. Mereka yang bermain layangan dengan kawat itu akan jadi ancaman untuk system kelistrikan kita,” ungkapnya.

Satu di antara solusi, kata Erdi, yang bisa ditawarkan adalah mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat mengamankan jaringan atau titik rawan jaringan lisrik milik PLN ini.

Baca: KPL Gelar Bincang Bareng Stakeholder Bahas Layangan Jadi Ancaman Kelistrikan

“Saya sarankan untuk mengimplementasikan Kerjasama Tanpa Kontrak Kerja (KTKK). KTKK ini adalah upaya untuk meminta dukungan penuh dari masyarakat bagi mengamankan jaringan PLN, terutama pada beberapa titik rawan yang telah ditetapkan oleh pihak PLN,” sebutnya.

Dilanjutkannya, sebelum sampai ke rumah pelanggan, terdapat beberapa jenis jaringan listrik yang masing masing disebut Transmisi Pembangkit (TP), Transmisi Tegangan Tinggi (T3), dan Transmisi Menengah (TM). Nah, berdasarkan ketiga jenis jaringan tersebut, jaringan yang paling vital adalah TP dan T3 yang melintasi 20 kawasan rawan.

“Dari TP dan T3 ini aliran listrik dapat dialirkan ke seluruh Kalbar, maka 20 daerah atau titik rawan ini yang harusnya menjadi prioritas pengamanan,” katanya.

Yang dimaksud mengajak partisipasi masyarakat, kata Erdi, adalah dengan mengarahkan dana corporate social responsibility (CSR) mili PLN ke masyarakat daerah atau titik rawan tadi.

"Daya PLN sudah surplus kan, tapi listrik masih byarpet. Maka implementasikan KTKK ini. Karena kalau semua diberikan ke PLN untuk menjaga listrik ini juga gak mungkin. Maka libatkan masyarakat. CSR PLN fokuskan di kawasan tersebut. Program CSR yang disampaikan juga bersifat pembinaan untuk masyarakat. Misal lewat bantuan modal usaha atau pelatihan usaha bagi masyarakat. Intinya program itu jangka panjang yang membuat ikatan antara PLN dan masyarakat setempat," sarannya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved