BREAKING NEWS: FPI Kalbar Tegaskan Kehadiran Ulama untuk Memberi Pencerahan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Sekretaris DPD FPI Kalbar, Syarif Kurniawan menyesalkan adanya pemulangan dua ulama kembali ke Jakarta, sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Supadio, saat hendak menjadi pembicara di sejumlah acara di Pontianak dan Mempawah, pada Jumat (5/5/2017) malam.

"Dengan kondisi kejadian kemarin, telah terjadinya pengusiran ulama kami. Pada dasarnya kami tidak lagi berbicara siapa pun ulama. Intinya ulama itu adalah pewaris nabi, kami tidak berbicara personal, setiap ulama yang diusir dan dilecehkan, wajib umat Islam untuk melakukan pembelaan dan memberikan perlindungan," ungkapnya disela-sela aksi damai bersama ratusan massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Persatuan Orang Melayu (POM),  Sabtu (6/5/2017) sore.

Menurutnya, kehadiran ulama bagaimana pun bertujuan untuk memberikan tausiyah dan pencerahan berkaitan dengan hal-hal yang baik, bukanlah hal-hal yang tidak baik.

"Untuk itu kami, dari FPI yang distigmakan bahwa kami ini adalah tidak baik, itu sangat-sangat salah sekali. Hal ini pada dasarnya tidak perlu terjadi, kalau lah memang Cornelis itu sebagai seorang Gubernur, yang notabene adalah induk dari wilayah ini, itu seharusnya mengajak untuk bertemu, mengajak tabayyun, meminta konfirmasi. Tetapi ini tidak pernah dilakukan oleh dia, dimana intelektualitas beliau, dimana seorang pemimpin yang notabene harus bijaksana," jelasnya.

Kurniawan menilai, selaku pemimpin Kalbar, Cornelis seharusnya menyampaikan ucapan-ucapan yang menenangkan semua pihak, bukan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian.

"Malahan beliau itu menunjukkan dan mempertontonkan ujaran-ujaran kebencian. Sehingga, masyarakat-masyarakat khususnya yang notabene dibawahinya, beliau mengatasnamakan Dayak, itu sangat keliru sekali. Kasihan dengan saudara-saudara Dayak yang tidak tahu menahu, yang mudah terprovokasi," terangnya.

Kurniawan menegaskan, FPI selama ini tidak pernah bermusuhan dengan kelompok atau golongan etnis manapun, karena selalu mengedepankan perdamaian.

"Kami tidak pernah bermusuhan dengan etnis manapun, Islam itu cinta damai, FPI sangat menjunjung tinggai namanya perdamaian. Dan FPI tidak pernah bermasalah dengan yang namanya suku. Akan tetapi, ada oknum-oknum suku-suku yang memang tidak mau tabayyun dan konfirmasi, yang memang sakit hati dengan kami, dan kami tidak tahu apa motifnya yang membuatnya sakit hati, itu yang menyebabkan menyulut amarah dari masyarakat mereka dan kami," urainya.

Jika aparat keamanan menyatakan pemulangan dua ulama kembali ke Jakarta, dengan beralasan demi kondusifitas, maka hal tersebut berlebihan.

"Kami kemarin itu dibenturkan dengan pihak aparat, yang notabene kami masih sangat yakin juga, masih percaya dengan aparat. Kondisi kemarin itu kalau memang aparat beralasan situasi tidak kondusif, sangat keliru sekali. Alasan aparat, situasi tidak kondusif untuk memulangkan ulama-ulama kami. Jelasnya, kami sudah berkomitmen akan terjadi kondusifitas kalau kami tidak dihadang, dan kemarin tidak ada penghadangan kok dari pihak oknum Dayak, pihaknya orang-orang Cornelis yang mau menurunkan 10 ribu orang. Artinya kondusif, seharusnya ulama kami diturunkan," jelasnya.

Baca: Polisi Siagakan Water Canon dan Mobil Dalmas di Bundaran Digulis

Menurutnya pula, pada kenyataannya jelas tidak adanya netralitas dari aparat khususnya pihak kepolisian. Ini terlihat, dalam situasi yang kondusif pun, kedua ulama tersebut tetap diminta kembali ke Jakarta.

"Intinya, bahwa kondisi pihak kepolisian, itu adalah oknum-oknum petinggi mereka. Masih banyak personel-personel kepolisian dan TNI yang dibawah, hati mereka juga hancur melihat ulama mereka yang diusir, dan itu mereka sampaikan kepada kami. Sedih kami bang, kami hanya hierarki, kami hanya diperintahkan oleh atasan. Jadi kemarin itu, bukan satu alasan yang tepat pihak kepolisian memulangkan ulama-ulama kami, seharusnya diberikan kesempatan," urainya.

Selain itu, pihaknya juga menyesalkan, atas pengambilan keputusan dari pemerintah dan aparat kepolisian, yang tidak turut melibatkan pihaknya sebelum terjadinya insiden pemulangan kembali ulama di bandara.