BEM Untan Desak Pemerintah Ambil Kebijakan Soal Pencemaran Limbah

Tayang: Rabu, 29 Maret 2017 21:16 WIB

Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Rizky Zulham

BEM Untan Desak Pemerintah Ambil Kebijakan Soal Pencemaran Limbah

TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA

Warga menunjukan posisi sumurnya yang bersebelahan dengan drainase milik PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, yang juga bersebelahan dengan pembuangan sampah warga,di Gg Beringin I, Batulayang, Pontianak Utara, Kalimantan Barat, Rabu (29/3/2017). Sejumlah warga mengeluhkan air sumur yang mereka gunakan tersebut tercemar limbah PT Wilmar sehingga menyebabkan warga mengalami gatal-gatal. Namun pihak PT Wilmar membantah hal itu, menurut mereka drainase yang mereka bangun menggunakan beton itu hanya untuk pembuangan air hujan yang ada digudang yang berada dibelakang pemukiman warga, sementara limbah perusahaan tidak dibuang melalui drainase tersebut, dan untuk mengatasi air sumur yang menurut warga tercemar limbah pihak PT Wilmar mengaku sudah meminta warga untuk memakai PDAM yang difasilitasi oleh perusahaan namun warga sempat menolak karena terkendala tarif perbulannya.

Baca Selanjutnya:

Gubernur Kalbar Ria Norsan Imbau Massa Aksi Jaga Kondusifitas dan Sampaikan Aspirasi dengan Damai

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua BEM Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kamarullah menuturkan terkait dengan masyrakat daerah Siantan khususnya di Gang Beringin mengeluhkan pencemaran limbah dari PT. Wilmar, menurutnya hal tersebut tentu perlu perhatian khusus dari perusahaan bersangkutan dan bertanggung jawab.

"Masyarakat yang merasa di rugikan akan tercemarnya limbah yang di sebabkan oleh PT Wilmar. PT Wilmar harus bertanggung jawab akan pencemaran tersebut. Dan secepat mungkin untuk memberikan solusi yang kongkrit untuk masyarakat yang mengalami pencemaran," katanya, Rabu (29/03/2017).

Baca: Penjelasan Pengurus LPM Batu Layang Soal Pencemaran Limbah PT Wilmar

Ia mengatakan, perlu ikut campur tangan pemerintah terkait permasalahan tersebut agar kejadian pencemaran limbah tidak terjadi di tempat yang lain.

"Di harapkan perlunya pengawasan yang rutin terhadap perusahan perusahaan yang dapat mencemarkan lingkungan, Sesuai dengan peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dan diatur di dalam poinnya salah satunya. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolaan limbah bahan berbahaya dan beracun," pungkasnya.

Sumber: Tribun Pontianak