Sekolah Rakyat Perintis Resmi Diluncurkan, Wilyo: Semua Anak Harus Dapat Hak Sama untuk Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang resmi diluncurkan di Jalan HOS Cokroaminoto, kompleks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, Selasa 30 September 2025.

Ketapang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi perintis program sekolah rakyat.

Sekolah berbasis asrama ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapat akses pendidikan yang lebih layak. 

Program ini juga mencakup fasilitas makan, pengasuhan, dan layanan pendidikan setara sekolah unggulan.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan Kementerian Sosial atas penetapan Ketapang sebagai salah satu lokasi program.

Ia menilai keberadaan sekolah rakyat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

• Tanam Seribu Pohon, Jadi Langkah Hijau Aston Ketapang di Usia ke-17

“Ini sebuah kehormatan besar. Semoga sekolah rakyat ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas manusia Ketapang,” ujarnya.

Bupati menegaskan, tantangan pembangunan manusia di Ketapang masih cukup besar, terutama di bidang pendidikan. 

Rata-rata lama sekolah masyarakat baru 7 tahun atau setara tamat SD ditambah satu tahun, angka putus sekolah masih tinggi, distribusi guru belum merata, dan sarana pendidikan banyak yang rusak.

“Banyak sekolah di pedalaman hanya memiliki satu atau dua guru, sementara di kota guru menumpuk. Pemerintah daerah akan membangun rumah guru dan meningkatkan fasilitas agar tenaga pendidik betah bertugas di pedalaman,” katanya.

Ia juga meminta guru berstatus PPPK untuk konsisten dengan penempatan awal dan tidak serta-merta meminta pindah ke kota.

“Kalau ini terus dibiarkan, masalah distribusi guru tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Untuk tahun ajaran perdana, Sekolah Rakyat Ketapang membuka kuota 70–100 siswa. 

Tahun depan jumlah tersebut ditingkatkan seiring rencana pembangunan sekolah permanen di Kecamatan Nanga Tayap di atas lahan seluas 7 hektare oleh Kementerian PUPR.

Selain sekolah rakyat, Pemkab Ketapang juga menggulirkan program bantuan seragam, buku, hingga perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. Tahun depan program tersebut akan berlanjut dan berupaya dapat memberikan manfaat positif. 

“Tujuan kita jelas, semua anak harus mendapat hak yang sama untuk sekolah. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Kalau ada anak yang tidak sekolah karena biaya, itu dosa sosial,” tegasnya.

Mantan Sekda Kabupaten Ketapang ini menargetkan rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang meningkat menjadi 9 hingga 12 tahun agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah terus membaik.

“SDM menjadi prioritas utama. Kekayaan sumber daya alam tidak akan bermanfaat jika manusianya tidak berkualitas. Kehadiran sekolah rakyat ini adalah langkah awal perubahan besar bagi generasi penerus,” tandasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!