Anak Belum Terdaftar Sistem Kenegaraan dan Putus Sekolah Tetap Dapat MBG dari BGN

Ringkasan Berita:

• Saat ini banyak anak balita, termasuk ibu hamil dan menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan.
• Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak alasan anak yang belum terdaftar sistem kenegaraan dan putus sekolah tetap dapat MBG dari BGN selengkapnya dibahas disini.

Saat ini banyak anak balita, termasuk ibu hamil dan menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Ia mengatakan anak-anak yang belum terdaftar di sistem kenegaraan sampai anak putus sekolah akan tetap mendapatkan makan bergizi gratis (MBG).

Demikian hal tersebut disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Januari 2026.

Baca juga: Intip Gaji dan Tunjangan 32.000 Pegawai Dapur MBG Resmi Diangkat PPPK Per 1 Februari 2026

"Seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tidak punya NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Sehingga kita harus data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan mereka mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0-18 tahun," kata Dadan.

Dadan menambahkan sebagian anak yang mengalami putus sekolah kemungkinan akan masuk ke Sekolah Rakyat.

"Sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi," ucapnya. 

Lebih lanjut, Dadan memaparkan target SPPG yang akan dibangun mencapai puluhan ribu pada 2026.

"Target SPPG tahun 2026 itu kita perkirakan, itu akan 28 ribu SPPG di aglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil.

Dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta, yang kita bisa kejar dan diproyeksikan di pertengahan tahun akan tercapai," ujarnya. 

Menurut Dadan, total porsi makan yang dapat diproduksi oleh 36 ribu SPPG tersebut diproyeksikan mencapai 21 miliar porsi.

Dadan menambahkan, pada 2026 BGN juga akan melakukan akreditasi dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG. 

Dadan menuturkan program MBG pada 2026 sudah di-launching pada 8 Januari 2026 dengan total SPPG 19.188.