Arab Saudi dan Indonesia Sepakati Kuota Haji 2026 Sebanyak 221.000 Jemaah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah RI menandatangani MoU penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M. 
• Salah satu poin utama adalah penetapan kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jemaah.
• MoU menekankan pentingnya istitho’ah kesehatan sebagai syarat wajib keberangkatan, pemeriksaan kesehatan jemaah akan diperketat oleh pemerintah Saudi.
• Kedua negara sepakat bahwa pembayaran Dam tidak boleh melalui perantara, tapi secara resmi melalui Adahi dan Nusuk Masar demi transparansi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -   Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) mencapai kesepakatan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H / 2026 M.

MoU tersebut menyepakati penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, diteken kedua belah pihak.

Diantaranya penetapan MoU mengenaik kuota haji 2026 sebesar 221.000 jemaah haji.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, kesepakatan ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian persiapan penyelenggaraan haji tahun depan.Gus Irfan mengatakan, selain soal kuota, ia dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, berbicara banyak hal untuk persiapan haji 2026.

"Banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji, dan lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan," ucapnya.

Baca juga: Daftar 10 Kondisi Medis atau Penyakit yang Dapat Membatalkan Keberangkatan Haji Tahun 2026

Kata Gus Irfan, hal yang membahagiakan adalah keberhasilan atau kesuksesan haji Indonesia menjadi cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi Kemenhaj.

"Begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia dan kesuksesan haji 2026," kata dia.

Pelaksanaan dan juga masuk dalam pembahasan, pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jemaah sebagai syarat mutlak keberangkatan.

"Kami akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jemaah memenuhi standar kesehatan," ucapnya.

Pembayaran Dam Resmi

Salah satu poin kunci yang disepakati adalah larangan pembayaran Dam (denda/tebusan dalam ibadah haji) dilakukan melalui perantara atau makelar.

Kemenhaj RI dan Kemenhaj Arab Saudi sepakat agar pembayaran dam (denda) di Arab Saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Adapun terkait data, kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jemaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi guna memperlancar operasional haji.

Sejumlah syarikah asal Saudi juga telah membuka kantor di Indonesia untuk memperkuat koordinasi.

"Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan haji 1447 Hijriah yang lebih tertib, sehat, dan berkeadaban serta mencerminkan hubungan bilateral yang semakin solid antara Indonesia dan Arab Saudi dalam melayani tamu-tamu Allah," ujarnya.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah membentuk gugus tugas sebagai persiapan Haji 2026.

Pemerintah Bentuk "Task Force" Persiapan Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, banyak kesepakatan untuk rangka persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi.

"Ada berbagai kesepakatan yang telah kita lakukan dan kita putuskan, yang insya Allah yang lebih penting lagi adalah kita telah menyepakati semacam task force antara Kemenhaj RI bersama KBRI dan KJRI, sehingga setiap ada permasalahan apapun bisa segera dicarikan penyelesaiannya," ujar Gus Irfan, dalam keterangan pers

Dikatakannya, kerja sama lintas lembaga penting dilakukan untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan lebih terintegrasi terhadap dinamika di lapangan.

"Alhamdulillah kita berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, Konjen di Jeddah, dan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, termasuk perwakilan Garuda Indonesia. Semua ini dalam rangka mempersiapkan proses haji tahun 2026," ujarnya

Gugus tugas, kata Gus Irfan, diinisiasi untuk menjadi joint coordination platform yang mempertemukan Kemenhaj RI, perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi, dan mitra strategis lain, termasuk juga dengan maskapai nasional, penyedia layanan bagi jemaah, dan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi.

"Ini menjadi bagian dari implementasi diplomasi layanan haji yang terus dikembangkan Kemenhaj RI sejak transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah," ucap dia.

Gugus tugas dibentuk bukan hanya bersifat ad hoc, tetapi akan bekerja secara berkelanjutan untuk ikut mengawal seluruh proses penyelenggaraan haji 2026, mulai dari persiapan hingga pemulangan jemaah.

"Filosofi yang ingin kita tanamkan adalah kerja cepat dan terintegrasi. Kemenhaj RI, KBRI, dan KJRI bukan entitas yang bekerja terpisah, melainkan satu kesatuan dalam diplomasi pelayanan umat," kata Gus Irfan.

Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad menyampaikan bahwa koordinasi yang erat antara kementerian dan perwakilan diplomatik menjadi salah satu kunci penguatan layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

"Perlindungan jemaah haji dan kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji dapat kita ikhtiarkan bersama dengan kolaborasi lintas institusi seperti yang saat ini dibangun bersama Kemenhaj RI," ungkap Abdul Aziz.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Arab Saudi Teken MoU Sepakati Kuota Haji Indonesia 221.000 Jemaah

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!