Alasan Menkeu Purbaya Kini Diprotes Usai Batal Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Alasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kini mendadak ramai dikritik usai batal menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026 mendatang.

Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama ratusan jaringan pemuda dari sejumlah organisasi kepemudaan Indonesia pagi ini mengirim papan bunga ke Kementerian Keuangan, berisi kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Aksi simbolis ini menanggapi keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan cukai rokok 2026 setelah mendengar masukan dari industri rokok.

“Kalau jadi menteri koboi ya silahkan Pak, tapi jangan koboi-koboian sama industri rokok, artinya jangan main tarik ulur dengan mereka, kalau mau ya tegas ke semua, termasuk tetap kasih cukai tinggi untuk produk rokok bukan malah nggak naik apalagi diturunkan,” ujar Manik Marganamahendra, Ketua Umum IYCTC dalam keterangannya, Selasa 30 September 2025.

Selain IYCTC dan jaringan pemuda, aksi papan bunga juga dikirimkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya.

• ULTIMATUM Menkeu Purbaya Berantas Peredaran Rokok Ilegal hingga Perketat Bea Cukai

Mulai dari organisasi perempuan terdampak rokok, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), hingga aliansi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendesak regulasi pengendalian rokok di Indonesia.

Baca Juga: 1.300 UMKM Adu Inovasi dan Kreativitas di Kompetisi ‘Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas’

Aksi ini menegaskan bahwa penolakan bukan hanya suara orang muda, tapi juga aspirasi publik luas yang merasakan langsung dampak rokok.

Sebagaimana diketahui, pasca menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dijuluki Menteri Koboi karena kepemimpinannya yang serba agresif.

Menik menyebut, istilah ‘Menteri Koboi’ ini digunakan secara figuratif untuk menggambarkan pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak takut melangkah. Namun, menurut para pemuda, sikap koboi tidak boleh diterjemahkan sebagai kesembronoan.

Manik mempertanyakan, jika alasan Menteri Keuangan membatalkan kenaikan cukai rokok adalah karena mendengar masukan dari industri rokok, maka kapan suara mereka yang terdampak akan didengar.

Ia menambahkan bahwa saat ini sudah hampir 6 juta anak Indonesia menjadi perokok aktif karena murahnya harga rokok, sementara penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja meningkat drastis dalam satu dekade terakhir.

“Padahal, cukai yang lebih tinggi bisa menjadi alat efektif untuk mencegah generasi muda terjebak dalam siklus kecanduan dan penyakit akibat rokok.” sambung Manik.

Manik menegaskan bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan ratusan juta tahun hidup sehat (QALYs) karena rokok. BPJS Kesehatan sampai harus keluar Rp 15,6 triliun untuk menanggung penyakit akibat rokok di 2019, sementara keluarga ekonomi kecil menghabiskan 12 persen gajinya hanya untuk membeli rokok, bukan makanan bergizi atau sekolah anak.

Ia juga mengingatkan rekomendasi WHO yang menyebut cukai rokok seharusnya membuat harga rokok minimal 70 persen lebih mahal agar efektif melindungi publik.

Menunda kenaikan demi “dialog industri” menurut Manik adalah sinyal bahwa kesehatan masyarakat belum menjadi prioritas.

Manik juga membahas terkait alasan Purbaya membatalkan kenaikan cukai rokok. Menurutnya, klaim seperti kenaikan cukai akan menyebabkan PHK besar-besaran adalah narasi yang sering digunakan untuk menekan kebijakan fiskal sehat.

“Justru, sudah banyak studi membuktikan bahwa kenaikan cukai tidak berdampak terhadap pekerjaan,” ungkapnya.

Ia mencatat, penelitian industri manufaktur Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa subsektor, termasuk produk tembakau, absorpsi tenaga kerja cenderung stagnan atau menurun karena efisiensi/mekanisme produksi menunjukkan bahwa PHK lebih terpengaruh oleh teknologi dan efisiensi produksi, bukan sekadar tarif cukai.

Dari sisi ekonomi publik, Daniel Beltsazar Jacob selaku Advocacy Lead IYCTC, menyoroti bahwa menunda kenaikan cukai bukanlah strategi bijak.

Daniel menyebut, alasan Purbaya yang mengkhawatirkan soal rokok ilegal sebenarnya tidak bisa dijadikan kambing hitam untuk menunda kenaikan cukai.

Berdasarkan data global menunjukkan rokok ilegal jauh lebih dipengaruhi oleh kelemahan penegakan hukum, rantai suplai gelap, dan kolusi pemain nakal, bukan semata karena tarif cukai yang tinggi.

“Solusinya, menurut mereka, adalah memperkuat Bea Cukai dalam sistem track and tracing serta mengalokasikan DBHCHT secara strategis untuk operasi penertiban dan penegakan hukum di daerah,” ungkapnya.

Daniel juga menambahkan bahwa keputusan yang tampak “ramah industri” ini sudah terlihat di pasar modal, saham-saham emiten tergolong melonjak seolah menandakan suatu kelegaan dari para investor.

Data media finansial mencatat bahwa sejak pengumuman kebijakan ini, saham GGRM, HMSP, dan ITIC melonjak hingga ratusan persen dalam sebulan terakhir.

Menurut Daniel reaksi pasar itu adalah alarm.

• RESMI Menkeu Purbaya Umumkan Tarif Cukai Rokok 2026 Tetap, Tapi HJE Naik

Apabila pasar bereaksi positif terhadap keputusan cukainya tidak naik, artinya industri rokok sangat diuntungkan.

“Yang rugi ya masyarakat yang kecanduan, apalagi anak dan remaja yang akan menanggung beban kesehatan di masa yang akan datang. Sayangnya, Pak Menteri tampaknya belum memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap anak-anak Indonesia, yang  menjadi target pasar industri jahat ini,” tutup Daniel.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!