Kawal Kualitas Data, 4.701 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kalbar Resmi Diterjunkan

Ringkasan Berita:

• Terkait kendala yang dihadapi di 14 kabupaten/kota di Kalbar, Saichudin menyebut sinyal menjadi tantangan utama. 

• Namun, BPS telah menyiapkan langkah mitigasi, yaitu melakukan pendataan menggunakan aplikasi melalui gadget, tidak lagi memakai kertas.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sebanyak 4.701 petugas Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Provinsi Kalimantan Barat siap bergerak untuk memetakan seluruh aktivitas usaha non-pertanian yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus. 

Pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dilaksanakan di Halaman Kantor BPS Kalbar pada Senin, 15 Juni 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menyampaikan terdapat ratusan pegawai organik BPS yang diturunkan untuk mengawasi langsung pendataan sensus di lapangan guna menjamin kualitas data yang diperoleh.

Pelaksanaan sensus ekonomi tersebut secara door to door mulai dilaksanakan pada 15-31 Agustus 2026 dengan sistem shift.

“Mulai hari ini sampai dengan tanggal Agustus, mereka semua turun ke lapangan. Gak ada yang boleh ada di kantor.

Jadi gantian, separuh itu pagi hari, separuh siang hari untuk menjamin pelaksanaan sensus ini karena pesan pimpinan Kepala BPS RI menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini harus sukses dan harus berkualitas,” kata Saichudin.

• Sensus Ekonomi 2026, BPS Sekadau Terjunkan 235 Petugas Lapangan Berbasis Aplikasi Digital

Terkait kendala yang dihadapi di 14 kabupaten/kota di Kalbar, Saichudin menyebut sinyal menjadi tantangan utama.

Namun, BPS telah menyiapkan langkah mitigasi, yaitu melakukan pendataan menggunakan aplikasi melalui gadget, tidak lagi memakai kertas.

Meski melalui cara online, BPS sudah memastikan mereka untuk mengunduh data terlebih dahulu secara offline.

“Mereka men-download dulu datanya, data-data yang predefined. Kemudian kita datang ke rumah-rumah, walaupun di gunung insyaAllah masih bisa. Baru nanti submitnya, ngirim datanya itu ke Jakarta langsung server BPS, itu nanti kalau sudah ada sinyal,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan, baik di bidang ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, pengembangan UMKM, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan dukungan data yang akurat dan terpercaya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap agar hasil Sensus Ekonomi tahun 2026 dapat terjamin mutu datanya, mengingat data dari BPS akan selalu dipakai dalam rangka pembuatan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah.

“Kita harapkan nanti ada data-data bagaimana kita bisa mengembangkan untuk UMKM, ya. Pengusaha-pengusaha UMKM, termasuk kegiatan ekonomi yang lainnya.

Dengan data yang akurat ini, yang sudah dijamin mutunya, saya kira nanti akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan,” ujar Harisson.

Pemprov Kalbar sendiri mendukung untuk terus memberikan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik ketika datang ke rumah-rumah maupun tempat usaha.

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Baca Berita Terbaru di GOOGLE NEWS