Solmadapar Desak DPRD Kalbar Evaluasi APBD di Tengah Efisiensi Anggaran Pusat

Ringkasan Berita:

• Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berpotensi memotong dana transfer ke daerah.
• Sekretaris Jenderal Solmadapar, Barnas, menegaskan bahwa keterbatasan dana transfer fiskal dari pusat akan menjadi kerikil tajam bagi akselerasi pembangunan di Kalimantan Barat.
• Oleh sebab itu, DPRD Kalbar dituntut lebih jeli dan selektif dalam melakukan pengalokasian anggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat bawah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengembangan Amanat Rakyat (Solmadapar) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat untuk segera mengevaluasi dan merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berpotensi memotong dana transfer ke daerah.

Sekretaris Jenderal Solmadapar, Barnas, menegaskan bahwa keterbatasan dana transfer fiskal dari pusat akan menjadi kerikil tajam bagi akselerasi pembangunan di Kalimantan Barat.

Oleh sebab itu, DPRD Kalbar dituntut lebih jeli dan selektif dalam melakukan pengalokasian anggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat bawah.

“Kami meminta DPRD melakukan revisi dan evaluasi penganggaran di Kalimantan Barat. Hari ini kita sama-sama tahu ada efisiensi anggaran dari pusat, sementara dana transfer yang kita terima relatif kecil. Jika tidak ada skala prioritas yang ketat, ini jelas akan memukul pembangunan di Kalbar,” ujar Barnas di Halaman Gedung DPRD Kalbar, Jumat 12 Juni 2026..

Efek Domino Pasokan BBM dan Beban Logistik

Selain menyoroti rapuhnya postur anggaran daerah, Solmadapar juga mengkritik dampak berantai akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax.

Barnas menilai, kenaikan ini kian memperparah biaya distribusi barang dan mengganggu aktivitas ekonomi riil masyarakat.

Kondisi tersebut diperparah oleh sengkarut distribusi BBM penugasan (subsidi) di pedalaman Kalbar yang belum kunjung usai.

Baca juga: Tiket Pesawat Rute Pontianak-Jakarta Masih Tinggi, Pengamat Minta Tekan Pajak dan Biaya Operasional

“Kenaikan harga Pertamax otomatis memukul jalur distribusi. Ironisnya, di beberapa daerah, masyarakat justru kesulitan mendapatkan Pertalite karena kendala pasokan," kata Barnas.

"Mau tidak mau, mereka terpaksa beralih membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Ini beban ganda bagi rakyat,” lanjutnya.

Kritik Pasar Murah.

Lebih lanjut, organisasi pergerakan mahasiswa ini menilai intervensi pemerintah daerah dalam menekan inflasi lewat program pasar murah masih bersifat semu.

Langkah tersebut dianggap hanya menyentuh hilir, namun mengabaikan hulu persoalan, yakni karut-marut rantai pasok.

Barnas menunjuk tata niaga logistik di Kalbar yang dinilainya tidak efisien sebagai biang keladi bertahannya harga komoditas di tingkat yang tinggi.

“Pasar murah memang membantu sesaat, tetapi itu tidak menyelesaikan akar masalah. Penyakit utamanya adalah distribusi dan rantai pasok yang terlalu panjang,” kritiknya tajam.

Ia mencontohkan pola distribusi absurd yang kerap terjadi di lapangan.