PWI Kalbar Godok Integritas Jurnalis Lewat Orientasi Angkatan V

Ringkasan Berita:

• Agenda wajib ini menjadi langkah konkret organisasi dalam memperkuat benteng profesionalisme, integritas, dan daya saing jurnalis di tengah derasnya arus informasi media sosial.
• Mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing di Era Digital”, pembukaan acara ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.
• OKK merupakan gerbang penapisan wajib bagi para jurnalis yang ingin meniti karier keorganisasian di bawah bendera PWI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat resmi menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Angkatan V Tahun 2026, Selasa 9 Juni 2026. 

Agenda wajib ini menjadi langkah konkret organisasi dalam memperkuat benteng profesionalisme, integritas, dan daya saing jurnalis di tengah derasnya arus informasi media sosial.

Mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing di Era Digital”, pembukaan acara ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, jajaran pengurus PWI, serta para ketua organisasi konstituen Dewan Pers di Kalimantan Barat.

OKK merupakan gerbang penapisan (screening) wajib bagi para jurnalis yang ingin meniti karier keorganisasian di bawah bendera PWI.

Melalui forum ini, para peserta digodok dengan pemahaman mendalam mengenai filosofi profesi jurnalistik, hukum pers, hingga tata nilai organisasi.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa OKK memiliki peran paling strategis dalam membentuk standar moral dan mutu para calon anggota.

“OKK bukan sekadar formalitas rekrutmen, melainkan tahapan krusial untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman regulasi penulisan. Kami ingin memastikan regenerasi PWI melahirkan jurnalis yang kompeten dan patuh kode etik,” ujar Akhmad Munir saat memberikan pengarahan.

Munir menambahkan, di tengah tsunami informasi digital, produk jurnalistik yang dihasilkan anggota PWI harus memiliki distinction (perbedaan kualitas) yang jelas dengan konten amatir.

Karya pers harus mampu memberikan dampak edukasi, fungsi kontrol yang terukur, serta menjadi katalisator pembangunan daerah.

Baca juga: Heri Mustamin Dukung Langkah Gubernur Kalbar Ria Norsan Bantu Daerah Kesulitan Bayar PPPK

Syarat Ketat Anggota Muda hingga Anggota Biasa

Di sisi lain, Ketua PWI Kalbar, Kundori, memaparkan bahwa untuk menyandang status Anggota Muda PWI, seorang jurnalis harus melewati kurikulum orientasi yang ketat.

Materi yang diberikan mencakup bedah Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI, serta penulisan berita berstandar hukum pers.

“Kami menerapkan standardisasi yang jelas. Calon peserta wajib bekerja di perusahaan pers yang sah berbadan hukum PT (sesuai standar Dewan Pers) minimal satu tahun, memiliki ID card aktif, dan berpendidikan minimal SMA atau sederajat,” urai Kundori.

Lebih lanjut, Kundori menjelaskan proyeksi karier jurnalis di dalam wadah PWI.

Setelah dua tahun memegang kartu Anggota Muda, wartawan dapat mengajukan eskalasi status menjadi Anggota Biasa yang diterbitkan langsung oleh PWI Pusat. Namun, terdapat syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

“Syarat utamanya adalah wajib lulus dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ini adalah parameter mutlak kelayakan profesi,” tegasnya.

Langkah penguatan ini dinilai mendesak untuk menyelamatkan ruang publik dari hoaks dan informasi tanpa konfirmasi.

Di era jurnalisme warga (citizen journalism), profesionalisme wartawan di bawah naungan PWI harus menjadi institusi tepercaya tempat masyarakat melakukan verifikasi kebenaran. 

Mengenal PWI

PWI adalah singkatan dari Persatuan Wartawan Indonesia, yaitu organisasi profesi wartawan (jurnalis) pertama dan tertua di Indonesia.

Organisasi ini didirikan di Surakarta (Solo) pada 9 Februari 1946.

Berikut adalah rincian utamanya:

Fungsi dan Peran Utama

Pembinaan Profesi: Meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalisme para wartawan di seluruh Indonesia melalui uji kompetensi dan pelatihan.

Advokasi dan Perlindungan: Memberikan perlindungan hukum dan membela hak-hak wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan undang-undang.

Pengawal Demokrasi: Berperan menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyuarakan kepentingan serta hak-hak masyarakat luas. (*)

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Baca Berita Terbaru di GOOGLE NEWS