Korupsi IUP Bauksit Kalbar, DPRD Desak Keterlibatan Penyelenggara Negara Dibuka Transparan

Ancaman Partisipasi Pembangunan: Kedekatan emosional dan dukungan masyarakat dalam program-program pembangunan daerah terancam menurun akibat mosi tidak percaya.

Stigma Negatif Institusional: Jajaran pejabat atau instansi terkait yang sebenarnya bekerja dengan bersih dan jujur bisa ikut terkena imbas sentimen negatif akibat perbuatan segelintir oknum.

"Keterbukaan ini penting agar partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan tetap tinggi, sekaligus mencegah stigma negatif yang menggeneralisasi instansi atau pejabat tertentu di Kalimantan Barat," tambahnya.

Mendesak Langkah Konkret Pembenahan Sistem

Berkaca dari panjangnya rentang waktu penyimpangan yang terjadi (2017-2025), Suriansyah kembali menegaskan agar seluruh pihak terkait segera mengambil tindakan nyata guna menutup celah kebocoran pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.

"Kami sangat mengharapkan substansi tindakan korupsinya, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara, perlu segera ditangani secepatnya. Ini bukan lagi soal penegakan hukum semata, melainkan langkah penyelamatan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan," kata Suriansyah.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya evaluasi total terhadap sistem pengawasan IUP di daerah.

"Sistemnya harus diperbaiki secara konkret agar modus tindakan serupa, di mana pengusaha dan oknum pejabat berkolusi merusak lingkungan dan merugikan negara, tidak terulang kembali di kemudian hari," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN