Kanwil Kemenkum Kalbar dan Ditjen AHU Bahas Penguatan Layanan Kewarganegaraan

Ringkasan Berita:

• Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis terkait kewenangan AHU, di antaranya persoalan adopsi ilegal WNI di luar negeri serta penanganan WNI dalam kondisi khusus di luar negeri.
• Pembahasan itu menunjukkan bahwa layanan AHU tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam mendukung optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Ditjen AHU, Rabu (13/5).

Kegiatan koordinasi dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama staf Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Kalbar dan diterima langsung oleh Direktur Tata Negara Ditjen AHU.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memperkuat peran kantor wilayah sebagai pelaksana layanan hukum di daerah, khususnya pada bidang kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis terkait kewenangan AHU, di antaranya persoalan adopsi ilegal WNI di luar negeri serta penanganan WNI dalam kondisi khusus di luar negeri.

Pembahasan itu menunjukkan bahwa layanan AHU tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia.

Baca juga: Dorong Iklim Investasi Landak, Kemenkum Kalbar Kawal Penyusunan Regulasi Penanaman Modal

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan kewarganegaraan.

“Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi layanan kewarganegaraan di daerah. Kantor Wilayah harus mampu menjalankan fungsi verifikasi secara optimal terhadap setiap permohonan pewarganegaraan dan kewarganegaraan sebelum diproses lebih lanjut di tingkat pusat,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, isu kewarganegaraan saat ini berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penguatan sinergi, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Peran Administrasi Hukum Umum saat ini tidak hanya sebatas pelayanan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri. Karena itu, koordinasi dan penguatan kapasitas menjadi hal yang sangat penting,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi, Kanwil Kemenkum Kalbar akan memperkuat pelaksanaan verifikasi permohonan pewarganegaraan dan kewarganegaraan di wilayah sebagai langkah awal sebelum berkas diteruskan untuk diproses di tingkat pusat. (*)