Hardiknas

Momentum Hardiknas, Norsan Tekankan Tak Boleh Ada Anak Kalbar Putus Sekolah

Capaian ini meningkat 1,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan dinilai sebagai indikator positif keberhasilan pembangunan sektor

Tayang:
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Peggy Dania
HARDIKNAS - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan. 

Ringkasan Berita:
  • Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menekankan bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan.
  • Ia menyebut pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban dan kemajuan daerah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pendidikan pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 , yang diperingati setiap 2 Mei.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menekankan bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan.

Hal itu disampaikan Norsan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045. 

Ia menyebut pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban dan kemajuan daerah.

“Investasi terbaik bukan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada kualitas manusia. Pendidikan adalah kunci jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Norsan.

Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencapai angka 72,09 atau masuk kategori tinggi. 

Bimteknas di Pontianak,  Seruan OSO ke 525 Legislator Hanura untuk Jadi Pejuang Kepentingan Daerah

Capaian ini meningkat 1,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan dinilai sebagai indikator positif keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, Pemprov Kalbar sejak 2025 telah mengalokasikan subsidi biaya pendidikan bagi 21 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB swasta di 274 sekolah. 

Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menekan angka putus sekolah.

“Saya tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena persoalan biaya. Pendidikan adalah hak semua warga,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong digitalisasi pendidikan melalui program internet gratis di sekolah. 

Program yang awalnya diterapkan di sembilan sekolah percontohan tersebut kini tengah diperluas ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Menurut Norsan, akses internet menjadi sarana penting untuk membuka peluang belajar yang lebih luas bagi siswa.

“Kita ingin siswa di daerah memiliki akses informasi yang sama dengan wilayah lain, bahkan dunia internasional,” katanya.

Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga menghadapi tantangan masih adanya lebih dari 114 ribu anak yang belum mengenyam pendidikan formal. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved