Kemenkum Kalbar Perkuat Komitmen Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan Berita:

• Forum evaluasi ini membahas sepuluh agenda strategis secara komprehensif. Diawali dengan pemaparan capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang menunjukkan indeks sementara sebesar 91,77 sebuah capaian yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas layanan publik, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum Bulan Keempat (B04) Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Moeladi Kanwil Kemenkum Kalbar, Rabu (29/4).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi P3H, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Tim Kerja Program dan Pelaporan.

Forum evaluasi ini membahas sepuluh agenda strategis secara komprehensif. Diawali dengan pemaparan capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang menunjukkan indeks sementara sebesar 91,77 sebuah capaian yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas layanan publik, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.

Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM juga menjadi perhatian penting dalam sesi ini.

Pada aspek SAKIP dan pelaporan kinerja, ditekankan pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan dan pemenuhan data dukung rencana aksi pada aplikasi e-Performance.

Sementara itu, pembahasan perencanaan dan penganggaran mengungkap bahwa beberapa indikator termasuk penyerapan anggaran dan capaian output masih memerlukan optimalisasi dan percepatan pelaksanaan. Di sisi akuntabilitas keuangan, disampaikan capaian opini WTP atas laporan keuangan serta percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK.

Pembahasan berlanjut pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) termasuk optimalisasi pemanfaatan aset dan akurasi data pengadaan; aspek SDM dan budaya organisasi yang menyoroti implementasi sistem merit dan nilai BerAKHLAK; transformasi digital dan SPBE dengan dominasi risiko pada infrastruktur dan keamanan; serta evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup capaian Prolegnas dan harmonisasi regulasi. Kegiatan ditutup dengan identifikasi isu aktual yang memerlukan atensi pimpinan, termasuk percepatan realisasi anggaran, penguatan BMN, dan peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Perkuat Sinergi dengan PKK, Dorong Integrasi Program Hukum & Pemberdayaan Keluarga

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa evaluasi kinerja B04 ini menjadi cermin penting bagi seluruh jajaran Kemenkum Kalbar untuk bergerak lebih cepat dan lebih terukur.

"Evaluasi bukan hanya tentang angka, ia adalah refleksi jujur dari sejauh mana kita telah bekerja dengan benar dan berdampak. Indeks Reformasi Birokrasi 91,77 adalah capaian yang membanggakan, tetapi kami tidak boleh berhenti di situ. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan yang muncul dalam evaluasi ini dari percepatan serapan anggaran, penguatan BMN, hingga optimalisasi pelaporan kinerja agar di evaluasi berikutnya kita dapat menunjukkan progres yang nyata dan terukur," ujar Jonny.

Seluruh agenda evaluasi B04 ini menjadi landasan bagi Kemenkum Kalbar dalam memacu percepatan kinerja di semua lini pada bulan-bulan berikutnya  memastikan bahwa setiap program, anggaran, dan layanan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak optimal bagi masyarakat Kalimantan Barat. (*).