Pemprov Kalbar Subsidi Kebutuhan Lokal Para CJH Kalbar hingga Rp1,09 Miliar 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan tidak seluruh biaya tambahan haji dibebankan kepada jemaah. 

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anggita Putri
IBADAH HAJI - Suasana Asrama Haji pada 23 April 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan tidak seluruh biaya tambahan haji dibebankan kepada jemaah.  

Ringkasan Berita:
  • Dalam hal ini, ada sejumlah komponen ditanggung melalui APBD Pemprov Kalbar, khususnya untuk kebutuhan lokal selama proses keberangkatan dan kepulangan.
  • Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalbar, Medya Yanuar Abdullah, menjelaskan dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat dua skema pembiayaan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan tidak seluruh biaya tambahan haji dibebankan kepada jemaah. 

Dalam hal ini, ada sejumlah komponen ditanggung melalui APBD Pemprov Kalbar, khususnya untuk kebutuhan lokal selama proses keberangkatan dan kepulangan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalbar, Medya Yanuar Abdullah, menjelaskan dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat dua skema pembiayaan. 

Selain biaya utama yang ditanggung pemerintah melalui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), terdapat pula biaya tambahan yang berkaitan dengan mobilisasi jemaah dari daerah asal ke embarkasi, dan sebaliknya.

“Biaya tambahan ini mencakup transportasi darat, transportasi udara, akomodasi, dan konsumsi, baik saat keberangkatan maupun kepulangan,” jelas Medya.

Untuk transportasi darat, kata Medya, seluruhnya ditanggung Pemprov Kalbar. Layanan ini meliputi pergerakan jemaah dari Asrama Haji Pontianak menuju Bandara Supadio, kemudian penjemputan dari Bandara Hang Nadim Batam ke Asrama Haji Batam, hingga proses kepulangan dengan pola yang sama. 

“Transportasi darat ini sepenuhnya kami tanggung. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp748 juta,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga menanggung biaya akomodasi jemaah khususnya ketika berada di Batam. Untuk kebutuhan tersebut, dianggarkan sebesar Rp137,51 juta bagi seluruh jemaah asal Kalbar.

Tak hanya itu, konsumsi jemaah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik saat berada di Asrama Haji Pontianak sebelum keberangkatan maupun saat kepulangan di Batam. 

Baca juga: Penuhi Syarat Istita’ah, Pemberangkatan CJH Kalbar Dimulai 5-9 Mei

Anggaran yang dialokasikan Pemprov untuk itu mencapai Rp169,34 juta. 

“Sehingga total yang ditanggung Pemprov untuk kebutuhan jemaah sekitar Rp1,09 miliar,” ungkapnya.

Namun demikian, biaya transportasi udara Pontianak-Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan masing-masing jemaah. Tahun ini, biaya tersebut mencapai sekitar Rp7,1 juta per orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp5,7 juta. 

“Ini dapat dijelaskan mengapa harganya segitu, tahun lalu itu di Rp5,7 juta, sekarang naik menjadi Rp7,1 juta,” katanya. 

Medya menjelaskan, besaran biaya itu diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa angkutan udara dengan sistem carter pesawat. Dalam prosesnya, panitia mengundang sejumlah maskapai yang beroperasi di Kalbar untuk mengajukan penawaran. 

“Dari enam maskapai yang diundang, hanya dua yang memasukkan penawaran, yakni Lion Air dan Sriwijaya Air,” terangnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved