Transisi Energi Tak Bisa Ditunda, DEN Dorong Kolaborasi EBT di Kalbar

Ringkasan Berita:

• Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi, menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. 
• Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun masa depan energi Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong percepatan transisi energi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, dalam Seminar Nasional Energi Terbarukan yang digelar bersama Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di Pontianak. 

Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi, menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun masa depan energi Indonesia.

“Transisi energi membutuhkan kolaborasi erat semua pihak. Masa depan energi Indonesia dibangun secara bersama-sama,” ujarnya, Sabtu 18 April 2026.

Kholid mengungkapkan, Indeks Ketahanan Energi Indonesia saat ini berada pada angka 7,13 atau masuk kategori “tahan”.

• Lebaran Sastra Silaturahim Literasi 2026 Jadi Ajang Silaturahmi Lintas Komunitas di Pontianak

 Ia optimistis, melalui kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, indeks tersebut dapat meningkat ke kategori “sangat tahan” pada periode 2028–2029.

Untuk mencapai target tersebut, DEN mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya percepatan pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE), pengurangan impor BBM melalui peningkatan bauran biofuel serta substitusi LPG, hingga reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, percepatan elektrifikasi kendaraan bermotor dan diversifikasi energi di sektor rumah tangga juga menjadi fokus dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Kholid, penguatan CPE sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi dalam jangka panjang. 

Pemerintah juga tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 guna membuka peluang keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan energi.

Ia juga menyoroti pentingnya rasionalisasi konsumsi energi, khususnya pada komoditas BBM dan LPG, agar lebih tepat sasaran. 

Dalam jangka panjang, pengembangan biofuel berbasis sawit dan tebu dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Lebih lanjut, Kholid menegaskan bahwa energi memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. 

Selain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, energi juga menjadi penopang utama sektor industri, transportasi, rumah tangga, hingga digitalisasi.