Pengamat Nilai 92 SPPG Yang Tersuspensi di Kalbar Bukti Keseriusan Pemerintah Benahi Standar

Ringkasan Berita:

• Pengamat kebijakan publik Khairul Tamam menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai ketentuan.
• Ia menegaskan, penangguhan tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena masih adanya SPPG yang belum memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang telah ditetapkan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 92 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersuspensi di Kalimantan Barat dinilai sebagai langkah tegas pemerintah dalam membenahi standar pelaksanaan program.

Pengamat kebijakan publik Khairul Tamam menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai ketentuan.

“Ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini adalah BGN yg serius menjalankan program prioritas presiden, jadi bukan hanya kualitas pada menu dan gizi saja tetapi juga pemerintah serius merapikan fasilitas dapur mulai dari IPAL dan administrasi yang lain, sehingga dapur/SPPG yg sudah memenuhi syarat bisa menjalankan program ini dengan baik,” ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Jumat 10 April 2026. 

Ia menegaskan, penangguhan tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena masih adanya SPPG yang belum memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang telah ditetapkan.

• Dinkes Sanggau Sebut Sebanyak 18 SPPG yang Sudah SLHS

“Segala bentuk administratifnya terlepas daripada dapurnya itu harus terpenuhi. Itu makanya pemerintah hari ini serius untuk menangani dapur-dapur yang kita anggap tidak patuh terhadap aturan atau edaran juknis yang sudah diberikan BGN,” jelasnya.

Khairul mencontohkan masih ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak sesuai hingga administrasi yang belum lengkap.

Menurutnya hal tersebut bisa mengganggu kualitas daripada menu atau gizi yang diberikan kepada siswa,.

Ia menilai, langkah suspensi justru memberikan dampak positif dalam mendorong perbaikan menyeluruh terhadap SPPG khususnya di Kalimantan Barat.

“Makanya adanya suspen ini, ini luar biasa efeknya. Sehingga para dapur-dapur atau SPPG-SPPG di seluruh Indonesia, dan khususnya Kalimantan, itu bisa betul melengkapi administratifnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut evaluasi yang hanya bersifat seremonial tidak akan efektif dalam meningkatkan kualitas program.

Khairul optimistis, apabila seluruh SPPG telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka program pemenuhan gizi dapat berjalan maksimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!