Podcast BPSDM Kalbar, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri : ASN Harus Adaptif

Ringkasan Berita:

• Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci agar Kalbar mampu mencapai kemandirian fiskal secara berkelanjutan.
• Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni saat menjadi narasumber Podcast BPSDM Kalbar bertajuk Menangkap Peluang PAD dengan ASN yang Adaptif, Jumat 23 Januari 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai berada pada fase transisi, dengan tantangan utama masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. 

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci agar Kalbar mampu mencapai kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni saat menjadi narasumber Podcast BPSDM Kalbar bertajuk Menangkap Peluang PAD dengan ASN yang Adaptif, Jumat 23 Januari 2026.

Ia mengatakan secara nasional Kalbar berada pada kategori kapasitas fiskal sedang, dengan posisi di papan tengah dibanding provinsi lain di Indonesia. 

Meski demikian, struktur fiskal Kalbar masih menghadapi tantangan kemandirian karena PAD belum sepenuhnya mampu menopang belanja daerah.

“Kalbar tumbuh cukup baik, dan relatif stabil, namun ketergantungan pada dana transfer pusat masih menjadi persoalan struktural. Ini terjadi karena basis ekonomi daerah masih didominasi sektor primer yang pajaknya banyak ditarik oleh pemerintah pusat,” kata Fatoni.

Ia menjelaskan, sebagian besar aktivitas ekonomi unggulan Kalbar seperti perkebunan sawit, dan pertambangan bauksit memberikan kontribusi besar pada penerimaan negara melalui PPh, dan PPN yang merupakan pajak pusat. Akibatnya, daerah hanya menerima manfaat melalui skema dana bagi hasil.

Menurut Fatoni, penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus diiringi perbaikan kualitas belanja. 

Baca juga: Cegah Balap Liar, Jajaran Polresta Pontianak Gelar Patroli Skala Besar di Sejumlah Titik Rawan

Indikator kemandirian fiskal antara lain meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah, tercapainya alokasi belanja infrastruktur sesuai amanat Uundang-undang (UU), serta menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). 

“Keberhasilan fiskal bukan diukur dari besarnya angka APBD, tetapi dari kemampuan daerah membiayai kebutuhan dasarnya sendiri secara berkelanjutan,” ujarnya.

Fatoni juga menekankan pentingnya hilirisasi industri, dan optimalisasi pajak daerah non-otomotif, seperti pajak air permukaan, dan pajak alat berat, agar struktur PAD Kalbar tidak terlalu bergantung pada pajak kendaraan bermotor, dan bahan bakar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Windy Prihastari, menegaskan bahwa penguatan fiskal harus berjalan seiring dengan pembangunan SDM aparatur. 

Menurutnya, fiskal yang kuat membutuhkan aparatur yang kompeten, adaptif, dan melek digital. 

“Fiskal adalah bahan bakar, tetapi SDM adalah mesinnya. Tanpa aparatur yang siap, sistem pengelolaan keuangan yang baik tidak akan berjalan optimal,” kata Windy.

Ia menyampaikan, Pemprov Kalbar mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan literasi digital, sertifikasi bendahara, dan pengelola keuangan, serta penguatan kemampuan analisis data untuk menggali potensi PAD. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, dan menekan kebocoran.