Banjir Bandang Bisa Datang Mendadak, BPBD Kalbar Dorong Desa Siaga Perahu Karet

Ringkasan Berita:

• Salah satu langkah mendasar yang dinilai krusial adalah tersedianya perahu karet di wilayah rawan bencana sebagai sarana evakuasi awal saat kondisi darurat.
• Koordinator Harian Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan perahu karet merupakan peralatan vital yang harus tersedia di tingkat desa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ancaman banjir dan banjir bandang yang dapat terjadi secara tiba-tiba di berbagai wilayah Kalimantan Barat mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa memperkuat kesiapsiagaan bencana. 

Salah satu langkah mendasar yang dinilai krusial adalah tersedianya perahu karet di wilayah rawan bencana sebagai sarana evakuasi awal saat kondisi darurat.

Koordinator Harian Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan perahu karet merupakan peralatan vital yang harus tersedia di tingkat desa. 

Hal ini mengingat banjir bandang kerap terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan penanganan cepat sebelum bantuan dari luar tiba.

"Coba dibayangkan jika banjir bandang datang mendadak, sementara di desa tidak tersedia satu pun perahu. Itu sangat berisiko. Minimal harus ada satu perahu karet yang siap digunakan," ujar Daniel pada Kamis, 15 Januari 2026.

Dari sisi internal, Daniel mengungkapkan, BPBD masih menghadapi keterbatasan jumlah personel. 

Baca juga: Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Kalbar, BPBD Dorong Penetapan Status Siaga

Tidak semua petugas juga memiliki keterampilan khusus dalam evakuasi dan penyelamatan korban bencana. 

Karena itu, dalam penanganan bencana, BPBD selama ini turut melibatkan relawan, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, persoalan lain yang dihadapi adalah minimnya fasilitas dan peralatan kebencanaan. 

Perahu karet hingga tenda darurat sebagai peralatan dasar dinilai masih belum mencukupi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ia menambahkan, pasca pandemi COVID-19, bantuan peralatan dari pemerintah pusat cenderung semakin terbatas. 

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan pengadaan peralatan kebencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika hanya mengandalkan bantuan dari pusat tentu sangat terbatas. Seharusnya pengadaan peralatan dasar kebencanaan bisa diakomodasi melalui APBD, bahkan sampai ke tingkat desa," jelasnya.

BPBD Kalbar juga menegaskan bahwa seluruh wilayah di Kalimantan Barat, baik daerah perhuluan maupun pesisir, memiliki potensi terjadinya banjir bandang. 

Oleh sebab itu, upaya antisipasi perlu dilakukan secara menyeluruh.