Tujuh Komisioner KPID Periode 2025-2028 Dilantik, Ini Pesan Gubernur Ria Norsan

Ringkasan Berita:

• Adapun tujuh Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik yakni Dea Citra Rahmatika, Ressy Arza, Rudi Handoko, Teresa Rante Mecer, Ramdan, Bambang Hermansyah, serta Cesar Marchello Miracle. 
• Gubernur Kalbar menegaskan KPID merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penyiaran, melindungi kepentingan publik, serta memperkuat literasi media masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan melantik tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2025–2028. Pelantikan berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 30 Desember 2025. 

Adapun tujuh Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik yakni Dea Citra Rahmatika, Ressy Arza, Rudi Handoko, Teresa Rante Mecer, Ramdan, Bambang Hermansyah, serta Cesar Marchello Miracle. 

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar menegaskan KPID merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penyiaran, melindungi kepentingan publik, serta memperkuat literasi media masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi, KPID dituntut untuk adaptif, profesional, dan inovatif agar penyiaran tetap sehat, bermartabat, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan literasi media guna membekali masyarakat agar mampu menyaring informasi secara bijak, sekaligus mencegah penyebaran hoaks dan konten yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan. 

Selain itu, KPID diharapkan mendorong peningkatan konten lokal yang mengangkat potensi, budaya, dan kearifan lokal Kalimantan Barat sebagai bagian dari penguatan identitas daerah.

Khusus wilayah perbatasan, Ria Norsan mengingatkan pentingnya pengawasan penyiaran untuk menjaga kedaulatan informasi serta membentengi masyarakat dari pengaruh siaran asing yang tidak sejalan dengan nilai nasional.

Baca juga: Gubernur Kalbar Ria Norsan Lantik Komisioner KPID Periode 2025–2028

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Gubernur, berkomitmen mendukung KPID melalui penyediaan anggaran, fasilitasi kelembagaan, serta sinergi kebijakan agar pelaksanaan tugas dan fungsi KPID berjalan optimal.

Gubernur Kalbar juga menyampaikan terima kasih kepada Komisioner KPID Kalbar Periode 2022–2025 atas dedikasi dan pengabdiannya. Dan mengucapkan selamat bertugas kepada para komisioner yang baru dilantik.

“Jalankan amanah ini dengan integritas, komitmen, dan tanggung jawab. Jadikan penyiaran sebagai sarana edukasi, pemersatu, serta penguat identitas masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan KPI Pusat menyampaikan bahwa pelantikan Komisioner KPID Kalbar menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan penyiaran di tengah tantangan konvergensi media, digitalisasi, serta maraknya disinformasi dan konten negatif. 

KPID diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak dan kelompok rentan.

KPI Pusat turut mengapresiasi komposisi Komisioner KPID Kalbar Periode 2025–2028 yang telah melampaui keterwakilan perempuan 30 persen sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender dan tata kelola lembaga publik yang inklusif. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!