Yustinus Harap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tak Dibebankan ke Sekolah dan Guru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Yustinus berharap rencana program makan bergizi gratis dalam pelaksanaanya kedepan tidak membebani satuan pendidikan dan guru. 

Yustinus berharap, ada lembaga khusus atau dinas lain yang ditunjuk untuk melaksanakan program Presiden Prabowo ini.

“Soal makan bergizi gratis kita harapkan tidak membebankan satuan pendidikan. Mungkin ada lembaga atau Dinas tertentu hanya menangani,” ujar Yustinus.

Yustinus menilai, jika program makan bergizi gratis dibebankan kepada satuan pendidikan atau guru, bakal menambah beban guru karena konsentrasinya akan terpecah.

“Kenapa kalau dibebankann ke dinas lagi atau sekolah, guru yang repot dengan sekolah dan lainnya akhirnya mereka terbebani sehingga mereka lupa nantinya mengajar,” ungkap Yustinus.

Sampai dengan saat ini, Yustinus masih belum memperoleh informasi kapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.

 “Belum ada info kapan mulainya. Tapi kita berharap ada lembaga atau Dinas terkait yang menangani hal itu,” ujarnya.

• Dukung Program Makan Gratis, Kanwil Kemenkumham Kalbar Gandeng Rumah Makan Habib

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Bernhad Saragihmengatakan pihaknya siap membantu pemerintah pusat mengimplementasikan rencana program makan siang bergizi. 

Meski belum ada petunjuk resmi dari pemerintahan Prabowo-Gibrah, Saragih yakin pihaknya akan dilibatkan untuk menangani keamanan konsumsi.

"Soal program makan siang bergizi kalau kita ikuti cara pusat kita pasti dilibatkan karena kita ada bidang yang menangani keamanan konsumsi. Hanya nanti bagaimana  ukuran standar berapa protein lain lainnya kan ada tim khusus dari dinkes," kata Saragih. 

Saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pusat mengenai program pemerintahan Prabowo-Gibran. Saragih meyakini, jika program ini kedepan akan melibatkan UMKM. 

"Bagaimana juknisnya, kita ikut. Kita juga belum tahu dari pusat dalam bentuk uang atau paket produknya. Saya yakin kebijakan pusat kerjasama dengan UMKM pasti akan juknis pasti akan mendukung UMKM. Petani dalam sisi suplai produk. Dan kita akan bisa menerapkan itu di sekolah," ujar Saragih.