BPS Sintang Lepas 408 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Data Jadi Dasar Pembangunan Daerah

Ringkasan Berita:

• BPS Kabupaten Sintang resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 dengan melepas 408 petugas lapangan yang akan mendata seluruh pelaku usaha dan rumah tangga hingga tingkat RT. 
• Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, pemetaan investasi, dan program sosial yang lebih tepat sasaran.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang melaksanakan pencanangan sekaligus pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Bupati Sintang, Rabu 17 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menandai dimulainya pendataan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Sintang yang berlangsung dari April hingga Agustus 2026.

Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata profil pelaku usaha, tetapi juga menghimpun informasi sosial dan ekonomi rumah tangga secara lebih lengkap.

"Sifatnya sensus, sehingga seluruh pelaku usaha dan rumah tangga akan menjadi sasaran pendataan. Informasi yang dikumpulkan bukan hanya karakteristik usaha, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga secara menyeluruh," ujarnya.

• Angin Kencang dan Pohon Lapuk Jadi Pemicu, Jalan Sekadau-Sintang Sempat Tertutup Total

Menurut Murohman, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi aset penting bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemetaan potensi investasi, hingga penyusunan program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Karena pendataan juga menyentuh rumah tangga, maka pemerintah akan memiliki basis data sosial ekonomi yang lebih lengkap untuk merancang program yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Ia menilai pelaksanaan sensus ini sangat relevan dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Sintang yang terus mengalami perubahan dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan sektor UMKM, industri kreatif, kedai kopi, kafe, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi di tingkat kecamatan dan desa menunjukkan perlunya pembaruan data ekonomi daerah.

"Data 10 tahun lalu tentu sudah tidak mampu memotret wajah perekonomian hari ini. Tanpa data baru yang akurat, kita berisiko salah menentukan arah kebijakan ekonomi," katanya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan memperbarui peta ekonomi daerah secara menyeluruh dengan menjangkau seluruh aktivitas usaha, mulai dari sektor informal, usaha mikro dan kecil, hingga perusahaan serta industri berskala besar yang beroperasi di Kabupaten Sintang.

Murohman mengungkapkan, saat ini kekuatan ekonomi Kabupaten Sintang mencapai sekitar Rp2,2 triliun, dengan sektor perdagangan, konstruksi, industri, dan pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah.

"Sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk menggerakkan sektor-sektor unggulan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, BPS Kabupaten Sintang juga melepas 408 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan hingga ke wilayah kecamatan, desa, dan tingkat RT.

Kepada para petugas, Murohman berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga integritas dan profesionalisme selama proses pendataan berlangsung.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sintang untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas secara terbuka dan memberikan informasi yang benar.

"Kami menjamin seluruh data individu maupun pelaku usaha tetap rahasia sesuai undang-undang dan hanya digunakan dalam bentuk agregat statistik untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Kejujuran masyarakat dalam menjawab menjadi kontribusi nyata bagi masa depan pembangunan Kabupaten Sintang," tutupnya.

Tentang Sensus Ekonomi 2026 (SE2026)

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah kegiatan pendataan seluruh usaha nonpertanian di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali. SE2026 bertujuan menghasilkan gambaran lengkap kondisi dan struktur perekonomian Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi.

Tujuan Sensus Ekonomi 2026

Mendata seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro, UMKM, hingga perusahaan besar.

Mengetahui jumlah, sebaran, dan karakteristik usaha di Indonesia.

Memetakan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

Menyediakan data dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Siapa yang Didata?

SE2026 mencakup seluruh usaha nonpertanian, baik perorangan maupun badan usaha, termasuk:

Perdagangan

Industri pengolahan

Transportasi

Akomodasi dan makanan minuman

Jasa keuangan

Informasi dan komunikasi

Berbagai sektor usaha lainnya

Sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan kegiatan rumah tangga tidak termasuk dalam cakupan utama SE2026.

Jadwal Pelaksanaan

1–31 Mei 2026: Pengisian kuesioner secara online untuk sebagian pelaku usaha.

1 Juni–31 Juli 2026: Pendataan lapangan oleh petugas BPS yang mendatangi lokasi usaha.

Mengapa Penting?

Hasil SE2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam:

Menyusun kebijakan ekonomi.

Mengembangkan UMKM.

Menarik investasi.

Menentukan arah pembangunan daerah dan nasional.

Memetakan peluang serta tantangan dunia usaha ke depan.

Tema SE2026: "Mencatat Ekonomi Indonesia" yang mencerminkan upaya bersama untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya bagi pembangunan Indonesia.(*)

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Baca Berita Terbaru di GOOGLE NEWS