Warga Seponti Kesulitan BBM, Legislator Kayong Utara Minta Distribusi Jeriken Lewat Pangkalan Desa

Ringkasan Berita:

• Kondisi tersebut diduga terjadi akibat tingginya mobilitas masyarakat yang datang secara bersamaan untuk mendapatkan BBM, sementara dalam beberapa waktu terakhir SPBU disebut memperketat pelayanan pembelian menggunakan jeriken maupun drum.
• Akibatnya, seluruh kebutuhan BBM masyarakat dari enam desa di Kecamatan Seponti harus terpusat di SPBU tersebut, sehingga antrean panjang tidak dapat dihindari, terutama pada jam-jam sibuk.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Pemandangan antrean panjang kendaraan di SPBU Desa Wonorejo, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, mendadak viral di media sosial. 

Ribuan warga dari enam desa kini harus "bertarung" demi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di satu-satunya fasilitas pengisian di wilayah tersebut.

Kondisi ini dilaporkan memuncak pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam video yang beredar, tampak kendaraan roda dua dan roda empat terjebak dalam antrean yang membeludak hingga sulit bergerak.

Krisis antrean ini diduga terjadi akibat kebijakan pengetatan pelayanan pembelian menggunakan jeriken dan drum, sementara mobilitas masyarakat di enam desa tersebut sepenuhnya bergantung pada satu titik distribusi ini.

Legislator Minta Solusi Nyata untuk Rakyat

Menanggapi jeritan masyarakat di lapangan, Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Syaefful Hartafin, angkat bicara. 

Ia mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengevaluasi pola distribusi BBM bersubsidi agar tidak menyiksa warga desa.

• Kelangkaan BBM di Seponti Kayong Utara, Wabup Amru Ungkap Persoalan yang Terjadi

"Jika seluruh masyarakat dari enam desa datang langsung ke SPBU untuk membeli BBM, tentu antrean panjang tidak dapat dihindari," tegas Syaefful Hartafin saat dikonfirmasi, Jumat 22 Mei 2026.

Syaefful menilai, penumpukan kendaraan di SPBU Wonorejo adalah bukti nyata bahwa sistem distribusi saat ini belum efektif menjangkau pelosok desa.

Desak Pengaktifan Pangkalan Resmi di Desa

Sebagai solusi konkret, Syaefful meminta pemerintah mengaktifkan kembali pangkalan-pangkalan BBM resmi di setiap desa sebagai jalur distribusi tambahan. 

Hal ini bertujuan agar beban pelayanan tidak hanya bertumpu pada satu SPBU.

"Idealnya setiap desa memiliki satu hingga dua pangkalan resmi. Dengan adanya rekomendasi pemda, pengambilan BBM menggunakan jeriken atau drum bisa dilakukan secara legal dan terkontrol untuk disalurkan ke pengecer kecil," jelasnya.

Nasib Petani dan Nelayan Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Syaefful menyoroti nasib para petani dan nelayan yang menggunakan mesin produksi. 

Menurutnya, kebijakan yang terlalu kaku soal jeriken justru bisa mematikan ekonomi kecil.

"Alat-alat seperti perahu katinting, traktor, hingga mesin pemotong rumput tidak mungkin dibawa ke SPBU. Karena itu, pangkalan BBM sangat dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan mesin produksi masyarakat tetap terpenuhi," kata Syaefful.

Ia menegaskan bahwa penggunaan jeriken atau drum harus tetap diawasi, namun tidak boleh dipersulit selama melalui pangkalan resmi yang sah.

"Pangkalan inilah yang nantinya menjadi jembatan bagi pengecer kecil yang melayani nelayan dan petani. Distribusi harus tertata, jangan sampai rakyat yang dikorbankan dengan antrean yang tak berujung," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN