Pemkab Sambas Gelar Bimtek Operator Desa Mutakhirkan Data Penerima Bantuan Sosial

Ringkasan Berita:

• Bimtek tersebut berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kegiatan itu diikuti ratusan operator desa yang dilaksanakan di Hotel Pantura Jaya Sambas.
• Wakil Bupati Sambas Heroladi Djuhardi Alwi membuka kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui peremajaan dan pemutakhiran data sosial. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para operator dan pengolah data pemerintah desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 15 April 2026.

Bimtek tersebut berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kegiatan itu diikuti ratusan operator desa yang dilaksanakan di Hotel Pantura Jaya Sambas.

Wakil Bupati Sambas Heroladi Djuhardi Alwi membuka kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui peremajaan dan pemutakhiran data sosial. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas Budi Iswanto menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan bimtek.

“Operator SIKS-NG di desa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif yang kita bangun menjadi sesuatu yang penting dan berdampak,” kata Budi Iswanto.

Budi Iswanto mengimbau kepada masyarakat yang telah merasa mampu secara ekonomi agar secara sukarela mengundurkan diri dari program bantuan sosial. Demi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi, menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sambas terus melakukan upaya dan akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satunya melalui perbaikan dan validasi data masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya meminimalisir berbagai permasalahan sosial, salah satunya terkait ketepatan data masyarakat penerima bantuan,” ungkapnya.

Heroaldi juga menyoroti pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai landasan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan program perlindungan serta pemberdayaan sosial.

Dia menilai, keberadaan data tunggal tersebut diharapkan mampu menjadi pondasi dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.

Baca juga: Isu Pemotongan Gaji Kepala dan Perangkat Desa, Kades Sanatab Sambas Ungkap Siltap Belum Berubah

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).

“Diperlukan dukungan dan kolaborasi kita semua, terutama rekan-rekan di tingkat desa yang menjadi garda terdepan dan paling memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjadi bagian dari upaya perbaikan data sosial demi mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih adil dan tepat sasaran.

“Mari kita bekerja secara terpadu sebagai pejuang sosial dalam memperbaiki data. Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujarnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!